Eddy Flo
MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang mudik bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) pada saat Ramadan maupun hari raya Idul FItri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona di Indonesia.
Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan menilai Presiden Jokowi sangat terlambat menerapkan kebijakan tersebut. Menurut dia, para pemudik sudah lebih dahulu pulang ke kampung halaman ketika keputusan melarang mudik diambil pemerintah.
Baca Juga:
PDIP Sebut Data Penerima Sembako dari Pemprov DKI Bermasalah
"Jadi, kalau presiden baru melarang mudik saat ini, saya pikir ini sangat terlambat karena keburu coronanya sudah menyebar. pemudik yang sudah pulang kampung dahuluan, begitu," kata Irwan kepada awak media, Selasa (21/4).
Seharusnya, kata Irwan, kebijakan melarang mudik sudah dilakukan sejak lama. Pasalnya, Jakarta merupakan episentrum penyebaran COVID-19, khususnya di pulau Jawa.
"Pelarangan mudik ini sangat penting. Banyak pulau-pulau lain juga banyak positif, karena sehabis berkunjung ke Jakarta. Jadi harus dilarang mudik sudah dari jauh-jauh hari," ungkapnya.
Terlepas dari lambatnya menerapkan pelarangan mudik, Irwan berharap, kebijakan Jokowi itu bisa segera diimplementasikan kementerian terkait.
Jangan sampai, kebijakan pusat tidak dilaksanakan pada tingkat bawah. Terlebih lagi, pengalaman menyatakan bahwa kebijakan pusat acap kali tidak bisa ditindaklanjuti oleh jajaran bawahnya.
"Pengalaman selama ini pidato presiden pada saat di breakdown ke bawah selalu berbeda aturan-aturannya harus ditindaklanjuti. Monitoring ke bawah, termasuk skema Kemenhub bagaimana terkait skema transportasi darat, laut, dan udara," tuturnya.
Baca Juga:
Copot Refly Harun, Erick Thohir Angkat Dua Jenderal Jadi Komisaris Pelindo I
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu menjamin kehidupan warga miskin kota ketika melarang mudik. Pemerintah juga perlu melindungi pengusaha transportasi atas pelarangan mudik.
"Jadi harus ada skema yang melindungi rakyat yang tidak mudik dan juga harus ada skema untuk melindungi pelaku-pelaku usaha transportasi," tutup Irwan.(Pon)
Baca Juga:
Berulah Lagi, Napi Asimilasi yang Dibebaskan Menteri Yasonna Kini Diawasi Polisi
