Demokrat Gagal Dapat Jatah Menteri karena PDIP?

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 25 Oktober 2019
Demokrat Gagal Dapat Jatah Menteri karena PDIP?

Presiden Jokowi dan SBY di Istana (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lobi-lobi politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu gagal membuahkan hasil. Partai besutannya gagal mendapatkan satu jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang menduga tidak adanya wakil Demokrat di kabinet Jokowi-Ma'ruf karena hubungan PDIP dengan Demokrat yang kurang baik.

Baca Juga

Ditanya Eks Bendum TKN Jadi Wakilnya, Prabowo Tinggalkan Pers Naik Mobil Golf

"Dugaan kuat jika hubungan Demokrat vs PDIP memang belum benar-benar pulih secara politik, walaupun secara personal tidak bermasalah, dan itulah yang menjadi penyebab Demokrat tidak diakomodir dalam kabinet Jokowi," ujarnya di Kupang, Jumat (25/10)

Atang mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan faktor penyebab gagalnya Demokrat menempatkan kadernya dalam pemerintahan Jokowi, padahal secara politis, Demokrat adalah partai pendukung 02 yang paling pertama merapat ke barisan Jokowi.

Menurut dia, Demokrat merupakan partai yang berada pada posisi di persimpangan jalan, padahal secara politis, Demokrat telah memainkan momentum untuk mendapatkan respon yang signifikan dari kekuasaan.

Ahmad Atang. Foto: ANTARA
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang. Foto: ANTARA

Hal ini terbukti dengan diterimanya Agus Harimurti Yudoyono oleh Jokowi di istana negara, setelah Jokowi dinyatakan menang Pilpres, dan Demokrat menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai pemenang.

Baca Juga

AHY Terlalu Terang Jika Masuk Kabinet, Bisa Padamkan Puan dan Prananda

Tidak hanya itu, AHY juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Langkah politik AHY tersebut memastikan spekulasi jika merapatnya AHY akan menguntungkan Demokrat, terkait pembagian kekuasaan di pemerintahan, katanya.

Publik mulai menebak posisi ideal bagi AHY di kabinet Jokowi jilid II, mulai dari Menpora, Mensos, Menteri Pertahanan dan sebagainya, dan hingga pada injury time finalisasi kabinet masih beredar nama AHY.

Namun yang menjadi pembenar seseorang diakomodir atau tidak oleh Jokowi dalam kabinet ditentukan oleh kehadiran para kandidat di istana atas panggilan dari Jokowi.

AHY termasuk figur yang tidak dipanggil oleh Jokowi ke istana dan hal ini menjadi pembenar, jika AHY memang tidak diakomodir oleh Jokowi masuk dalam gerbong kekuasaan.

Baca Juga

Demokrat: AHY Siap Ditunjuk Jadi Menteri

"Kenyataan ini menimbulkan dugaan kuat jika hubungan Demokrat versus PDIP memang belum benar-benar pulih secara politik walaupun secara personal tidak bermasalah," kata Ahmad Atang.

Bahkan ada dugaan semacam ada ketakutan, jika AHY masuk kabinet maka ke depan akan menjadi ancaman dan batu sandungan bagi figur capres dari PDIP.

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/Dok)
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/Dok)

Spekulasi politik kadang menemukan jalannya sendiri, maka sangkaan publik hanya terbaca melalui gejala yang terjadi.

Baca Juga

Target Jangka Panjang Demokrat, Duetkan AHY-Puan di Pilpres 2024

"Jika memillih antara Demokrat dan Gerindra, Jokowi sepertinya lebih nyaman dengan Gerindra ketimbang Demokrat," kata Ahmad Atang.

Kondisi ini yang menyebabkan posisi Demokrat dan AHY selalu berada di persimpangan jalan antara fakta dan utopis. (*)

#Partai Demokrat #PDIP #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan