Demokrat Gagal Dapat Jatah Menteri karena PDIP?

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 25 Oktober 2019
Demokrat Gagal Dapat Jatah Menteri karena PDIP?

Presiden Jokowi dan SBY di Istana (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lobi-lobi politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu gagal membuahkan hasil. Partai besutannya gagal mendapatkan satu jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang menduga tidak adanya wakil Demokrat di kabinet Jokowi-Ma'ruf karena hubungan PDIP dengan Demokrat yang kurang baik.

Baca Juga

Ditanya Eks Bendum TKN Jadi Wakilnya, Prabowo Tinggalkan Pers Naik Mobil Golf

"Dugaan kuat jika hubungan Demokrat vs PDIP memang belum benar-benar pulih secara politik, walaupun secara personal tidak bermasalah, dan itulah yang menjadi penyebab Demokrat tidak diakomodir dalam kabinet Jokowi," ujarnya di Kupang, Jumat (25/10)

Atang mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan faktor penyebab gagalnya Demokrat menempatkan kadernya dalam pemerintahan Jokowi, padahal secara politis, Demokrat adalah partai pendukung 02 yang paling pertama merapat ke barisan Jokowi.

Menurut dia, Demokrat merupakan partai yang berada pada posisi di persimpangan jalan, padahal secara politis, Demokrat telah memainkan momentum untuk mendapatkan respon yang signifikan dari kekuasaan.

Ahmad Atang. Foto: ANTARA
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang. Foto: ANTARA

Hal ini terbukti dengan diterimanya Agus Harimurti Yudoyono oleh Jokowi di istana negara, setelah Jokowi dinyatakan menang Pilpres, dan Demokrat menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai pemenang.

Baca Juga

AHY Terlalu Terang Jika Masuk Kabinet, Bisa Padamkan Puan dan Prananda

Tidak hanya itu, AHY juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Langkah politik AHY tersebut memastikan spekulasi jika merapatnya AHY akan menguntungkan Demokrat, terkait pembagian kekuasaan di pemerintahan, katanya.

Publik mulai menebak posisi ideal bagi AHY di kabinet Jokowi jilid II, mulai dari Menpora, Mensos, Menteri Pertahanan dan sebagainya, dan hingga pada injury time finalisasi kabinet masih beredar nama AHY.

Namun yang menjadi pembenar seseorang diakomodir atau tidak oleh Jokowi dalam kabinet ditentukan oleh kehadiran para kandidat di istana atas panggilan dari Jokowi.

AHY termasuk figur yang tidak dipanggil oleh Jokowi ke istana dan hal ini menjadi pembenar, jika AHY memang tidak diakomodir oleh Jokowi masuk dalam gerbong kekuasaan.

Baca Juga

Demokrat: AHY Siap Ditunjuk Jadi Menteri

"Kenyataan ini menimbulkan dugaan kuat jika hubungan Demokrat versus PDIP memang belum benar-benar pulih secara politik walaupun secara personal tidak bermasalah," kata Ahmad Atang.

Bahkan ada dugaan semacam ada ketakutan, jika AHY masuk kabinet maka ke depan akan menjadi ancaman dan batu sandungan bagi figur capres dari PDIP.

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/Dok)
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/Dok)

Spekulasi politik kadang menemukan jalannya sendiri, maka sangkaan publik hanya terbaca melalui gejala yang terjadi.

Baca Juga

Target Jangka Panjang Demokrat, Duetkan AHY-Puan di Pilpres 2024

"Jika memillih antara Demokrat dan Gerindra, Jokowi sepertinya lebih nyaman dengan Gerindra ketimbang Demokrat," kata Ahmad Atang.

Kondisi ini yang menyebabkan posisi Demokrat dan AHY selalu berada di persimpangan jalan antara fakta dan utopis. (*)

#Partai Demokrat #PDIP #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan