Demokrat Gagal Dapat Jatah Menteri karena PDIP?

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 25 Oktober 2019
Demokrat Gagal Dapat Jatah Menteri karena PDIP?

Presiden Jokowi dan SBY di Istana (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lobi-lobi politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu gagal membuahkan hasil. Partai besutannya gagal mendapatkan satu jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang menduga tidak adanya wakil Demokrat di kabinet Jokowi-Ma'ruf karena hubungan PDIP dengan Demokrat yang kurang baik.

Baca Juga

Ditanya Eks Bendum TKN Jadi Wakilnya, Prabowo Tinggalkan Pers Naik Mobil Golf

"Dugaan kuat jika hubungan Demokrat vs PDIP memang belum benar-benar pulih secara politik, walaupun secara personal tidak bermasalah, dan itulah yang menjadi penyebab Demokrat tidak diakomodir dalam kabinet Jokowi," ujarnya di Kupang, Jumat (25/10)

Atang mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan faktor penyebab gagalnya Demokrat menempatkan kadernya dalam pemerintahan Jokowi, padahal secara politis, Demokrat adalah partai pendukung 02 yang paling pertama merapat ke barisan Jokowi.

Menurut dia, Demokrat merupakan partai yang berada pada posisi di persimpangan jalan, padahal secara politis, Demokrat telah memainkan momentum untuk mendapatkan respon yang signifikan dari kekuasaan.

Ahmad Atang. Foto: ANTARA
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang. Foto: ANTARA

Hal ini terbukti dengan diterimanya Agus Harimurti Yudoyono oleh Jokowi di istana negara, setelah Jokowi dinyatakan menang Pilpres, dan Demokrat menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai pemenang.

Baca Juga

AHY Terlalu Terang Jika Masuk Kabinet, Bisa Padamkan Puan dan Prananda

Tidak hanya itu, AHY juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Langkah politik AHY tersebut memastikan spekulasi jika merapatnya AHY akan menguntungkan Demokrat, terkait pembagian kekuasaan di pemerintahan, katanya.

Publik mulai menebak posisi ideal bagi AHY di kabinet Jokowi jilid II, mulai dari Menpora, Mensos, Menteri Pertahanan dan sebagainya, dan hingga pada injury time finalisasi kabinet masih beredar nama AHY.

Namun yang menjadi pembenar seseorang diakomodir atau tidak oleh Jokowi dalam kabinet ditentukan oleh kehadiran para kandidat di istana atas panggilan dari Jokowi.

AHY termasuk figur yang tidak dipanggil oleh Jokowi ke istana dan hal ini menjadi pembenar, jika AHY memang tidak diakomodir oleh Jokowi masuk dalam gerbong kekuasaan.

Baca Juga

Demokrat: AHY Siap Ditunjuk Jadi Menteri

"Kenyataan ini menimbulkan dugaan kuat jika hubungan Demokrat versus PDIP memang belum benar-benar pulih secara politik walaupun secara personal tidak bermasalah," kata Ahmad Atang.

Bahkan ada dugaan semacam ada ketakutan, jika AHY masuk kabinet maka ke depan akan menjadi ancaman dan batu sandungan bagi figur capres dari PDIP.

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/Dok)
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/Dok)

Spekulasi politik kadang menemukan jalannya sendiri, maka sangkaan publik hanya terbaca melalui gejala yang terjadi.

Baca Juga

Target Jangka Panjang Demokrat, Duetkan AHY-Puan di Pilpres 2024

"Jika memillih antara Demokrat dan Gerindra, Jokowi sepertinya lebih nyaman dengan Gerindra ketimbang Demokrat," kata Ahmad Atang.

Kondisi ini yang menyebabkan posisi Demokrat dan AHY selalu berada di persimpangan jalan antara fakta dan utopis. (*)

#Partai Demokrat #PDIP #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Bagikan