AHY Terlalu Terang Jika Masuk Kabinet, Bisa Padamkan Puan dan Prananda

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Agustus 2019
AHY Terlalu Terang Jika Masuk Kabinet, Bisa Padamkan Puan dan Prananda

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: MP/Kanugrahan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Isu Partai Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi dengan syarat putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono harus menjadi menteri makin mengemuka.

Menurut, Analis politik Pangi Syarwi Chaniago, Jika benar demikian, hal itu justru menjadi batu sandungan tersendiri bagi Demokrat.

"Sebab Megawati tidak mau nanti AHY punya panggung menteri, karena akan memicu terjadinya matahari kembar," ujar Pangi di Jakarta, Kamis (15/8).

Baca Juga: SBY Segera Umumkan Bergabungnya Demokrat ke Koalisi Jokowi?

Menurut dia, keberadaan AHY di kabinet dapat mengganggu figur yang hendak diangkat PDIP dalam konteks 2024.

"Megawati tidak menginginkan ada nanti menteri Jokowi (AHY), terlalu terang lampunya sehingga bisa memadamkan lampu Puan anak Megawati, karena ini sudah mulai bicara konteks pilpres 2024, Puan Maharani atau Prananda bisa menjadi rising star di pilpres 2024," jelas dia.

Agus Harimurti Yudhoyono dan keluarganya saat bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Twitter @Fadjroel)
Agus Harimurti Yudhoyono dan keluarganya saat bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Twitter @Fadjroel)

Sementara dari sisi Jokowi, Pangi menilai tidak ada masalah atau kerugian jika menerima Demokrat bergabung. Jokowi malah akan diuntungkan karena bergabungnya Demokrat akan mengurangi oposisi di parlemen.

"Bergabungnya Demokrat ke Jokowi, tidak ada problem dan memberatkan oleh Jokowi, justru Jokowi terbantu di parlemen programnya, tidak ada oposisi, namun bagi partai pengusung utama seperti PDIP, pasti resistensi itu ada," kata dia.

Baca Juga: PAN dan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Soetrisno Bachir: Keduanya Banyak Maslahatnya

Resistensi PDIP ini menurut Pangi, turut menguji hak prerogatif Presiden, apakah bisa berjalan maksimal atau digerogoti oleh intervensi dan tekanan politik elite sentral PDIP.

"Kalau resistensi partai mempengaruhi keputusan Jokowi, maka cinta demokrat boleh kita katakan bertepuk sebelah tangan," kata Pangi. (*)

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Menilai pembahasan usul tersebut sangat tidak tepat untuk saat ini karena Indonesia dilanda bencana alam, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara ?
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Bagikan