Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 April 2018
Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Ilustrasi. (pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politisi Golkar, Dave Laksono menilai kinerja manajemen PT Telkom buruk setelah dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi matinya satelite Telkom 1 pada Agustus 2017.

"Jelas lah (kinerja manajemen Telkom buruk), orang sampai ribuan ATM mati," kata Dave saat dihubungi, Jum'at (20/4) malam.

Menurutnya, masyarakat jelas dirugikan akibat matinya satelit Telkom 1 yang rusak tahun lalu lantaran berimbas pada matinya ribuan mesin ATM milik sejumlah bank di Indonesia. Satelit Telkom 1 sejatinya memiliki masa bakti hingga 2014 saja. Namun, PT Telkom justru memperpanjang pengunaan satelit ini hingga 2019.

"Dan kalau masyarakat dirugikan, berarti harus ada pertanggungjawaban," tegas anggota Komisi I DPR ini.

Pengganti Telkom 1 yaitu satelit Telkom 4, baru diteken kontraknya pada 2016 atau dua tahun setelah masa bakti Telkom 1 habis. Selain masalah satelit Telkom 1, terus merosotnya harga saham PT Telkom dalam bursa saham pun menjadi sorotan yang lain. "Ini harus ditelusuri juga, ini wilayah RUPS," ujar Dave.

Dua masalah ini, lanjutnya, tidak dianggap remeh begitu saja. Dave menilai, harus ada perbaikan yang menyeluruh di dalam internal Telkom, termasuk kemungkinan untuk mengganti Direktur Utamanya Alex Sinaga.

"(Mengganti Dirut Telkom) Itu pertanggungjawaban tertinggi, tapi harus ditelusuri kesalahannya di mana saja," jelas Dave.

"Mengganti Dirut itu satu hal, tapi harus (ada perbaikan) menyeluruh lah, jadi kesalahan dan kelemahan di mana," sambung anak dari Agung Laksono ini.

ilustrasi satelit telkom 1 (youtube)

Adanya dugaan maladministrasi terkait matinya satelit Telkom 1 pada 2017 akan dibawa ke rapat kerja Komisi I DPR. Dave mengatakan, PT Telkom memang memiliki histori yang kelam terkait kebobrokan manajemen namun berangsur pulih sejak perusahaan ini go public.

Akan tetapi, mencuatnya dua masalah di atas menjadi indikasi bahwa pembenahan yang dilakukan Telkom selama ini belumlah sempurna.

Dengan demikian, ia pun mendesak pemerintah agar menaruh perhatian dalam hal ini guna mencarikan jalan untuk memperbaiki PT Telkom. "Saya bukan berharap, saya justru meminta ke pemerintah," tutup Dave.

PT Telkom sebelumnya diadukan Forum Mahasiswa Untuk Nawacita Indonesia (Format Indonesia) adanya dugaan maladministrasi terkait Satelit Telkom 1 ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, pernah mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 akibat usianya yang sudah tua dan tanpa persiapan back-up jika terjadi anomali.

"Saya sepakat dengan Pak Menteri Rudiantara di media online yang mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 ini akibat usianya yang sudah tua dan harusnya ada backup. Pertanyaan kita semua, apakah memperpanjang usia satelit itu sudah sesuai dengan aturan hukum? Apakah kementerian Kominfo tahu dan dilibatkan dalam memperpanjang penggunaan satelit telkom 1 hingga lewat 15 tahun? Saya duga tidak." Kata Asep Ubaidillah, Ketua Format Indonesia. (pon)

#Satelit Telkom #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan