Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 April 2018
Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Ilustrasi. (pixabay)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Politisi Golkar, Dave Laksono menilai kinerja manajemen PT Telkom buruk setelah dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi matinya satelite Telkom 1 pada Agustus 2017.

"Jelas lah (kinerja manajemen Telkom buruk), orang sampai ribuan ATM mati," kata Dave saat dihubungi, Jum'at (20/4) malam.

Menurutnya, masyarakat jelas dirugikan akibat matinya satelit Telkom 1 yang rusak tahun lalu lantaran berimbas pada matinya ribuan mesin ATM milik sejumlah bank di Indonesia. Satelit Telkom 1 sejatinya memiliki masa bakti hingga 2014 saja. Namun, PT Telkom justru memperpanjang pengunaan satelit ini hingga 2019.

"Dan kalau masyarakat dirugikan, berarti harus ada pertanggungjawaban," tegas anggota Komisi I DPR ini.

Pengganti Telkom 1 yaitu satelit Telkom 4, baru diteken kontraknya pada 2016 atau dua tahun setelah masa bakti Telkom 1 habis. Selain masalah satelit Telkom 1, terus merosotnya harga saham PT Telkom dalam bursa saham pun menjadi sorotan yang lain. "Ini harus ditelusuri juga, ini wilayah RUPS," ujar Dave.

Dua masalah ini, lanjutnya, tidak dianggap remeh begitu saja. Dave menilai, harus ada perbaikan yang menyeluruh di dalam internal Telkom, termasuk kemungkinan untuk mengganti Direktur Utamanya Alex Sinaga.

"(Mengganti Dirut Telkom) Itu pertanggungjawaban tertinggi, tapi harus ditelusuri kesalahannya di mana saja," jelas Dave.

"Mengganti Dirut itu satu hal, tapi harus (ada perbaikan) menyeluruh lah, jadi kesalahan dan kelemahan di mana," sambung anak dari Agung Laksono ini.

ilustrasi satelit telkom 1 (youtube)

Adanya dugaan maladministrasi terkait matinya satelit Telkom 1 pada 2017 akan dibawa ke rapat kerja Komisi I DPR. Dave mengatakan, PT Telkom memang memiliki histori yang kelam terkait kebobrokan manajemen namun berangsur pulih sejak perusahaan ini go public.

Akan tetapi, mencuatnya dua masalah di atas menjadi indikasi bahwa pembenahan yang dilakukan Telkom selama ini belumlah sempurna.

Dengan demikian, ia pun mendesak pemerintah agar menaruh perhatian dalam hal ini guna mencarikan jalan untuk memperbaiki PT Telkom. "Saya bukan berharap, saya justru meminta ke pemerintah," tutup Dave.

PT Telkom sebelumnya diadukan Forum Mahasiswa Untuk Nawacita Indonesia (Format Indonesia) adanya dugaan maladministrasi terkait Satelit Telkom 1 ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, pernah mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 akibat usianya yang sudah tua dan tanpa persiapan back-up jika terjadi anomali.

"Saya sepakat dengan Pak Menteri Rudiantara di media online yang mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 ini akibat usianya yang sudah tua dan harusnya ada backup. Pertanyaan kita semua, apakah memperpanjang usia satelit itu sudah sesuai dengan aturan hukum? Apakah kementerian Kominfo tahu dan dilibatkan dalam memperpanjang penggunaan satelit telkom 1 hingga lewat 15 tahun? Saya duga tidak." Kata Asep Ubaidillah, Ketua Format Indonesia. (pon)

#Satelit Telkom #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Kehadiran P3RT sebagai pihak dalam kontrak akan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan batasan masing-masing pihak.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Bagikan