Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 April 2018
Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Ilustrasi. (pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politisi Golkar, Dave Laksono menilai kinerja manajemen PT Telkom buruk setelah dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi matinya satelite Telkom 1 pada Agustus 2017.

"Jelas lah (kinerja manajemen Telkom buruk), orang sampai ribuan ATM mati," kata Dave saat dihubungi, Jum'at (20/4) malam.

Menurutnya, masyarakat jelas dirugikan akibat matinya satelit Telkom 1 yang rusak tahun lalu lantaran berimbas pada matinya ribuan mesin ATM milik sejumlah bank di Indonesia. Satelit Telkom 1 sejatinya memiliki masa bakti hingga 2014 saja. Namun, PT Telkom justru memperpanjang pengunaan satelit ini hingga 2019.

"Dan kalau masyarakat dirugikan, berarti harus ada pertanggungjawaban," tegas anggota Komisi I DPR ini.

Pengganti Telkom 1 yaitu satelit Telkom 4, baru diteken kontraknya pada 2016 atau dua tahun setelah masa bakti Telkom 1 habis. Selain masalah satelit Telkom 1, terus merosotnya harga saham PT Telkom dalam bursa saham pun menjadi sorotan yang lain. "Ini harus ditelusuri juga, ini wilayah RUPS," ujar Dave.

Dua masalah ini, lanjutnya, tidak dianggap remeh begitu saja. Dave menilai, harus ada perbaikan yang menyeluruh di dalam internal Telkom, termasuk kemungkinan untuk mengganti Direktur Utamanya Alex Sinaga.

"(Mengganti Dirut Telkom) Itu pertanggungjawaban tertinggi, tapi harus ditelusuri kesalahannya di mana saja," jelas Dave.

"Mengganti Dirut itu satu hal, tapi harus (ada perbaikan) menyeluruh lah, jadi kesalahan dan kelemahan di mana," sambung anak dari Agung Laksono ini.

ilustrasi satelit telkom 1 (youtube)

Adanya dugaan maladministrasi terkait matinya satelit Telkom 1 pada 2017 akan dibawa ke rapat kerja Komisi I DPR. Dave mengatakan, PT Telkom memang memiliki histori yang kelam terkait kebobrokan manajemen namun berangsur pulih sejak perusahaan ini go public.

Akan tetapi, mencuatnya dua masalah di atas menjadi indikasi bahwa pembenahan yang dilakukan Telkom selama ini belumlah sempurna.

Dengan demikian, ia pun mendesak pemerintah agar menaruh perhatian dalam hal ini guna mencarikan jalan untuk memperbaiki PT Telkom. "Saya bukan berharap, saya justru meminta ke pemerintah," tutup Dave.

PT Telkom sebelumnya diadukan Forum Mahasiswa Untuk Nawacita Indonesia (Format Indonesia) adanya dugaan maladministrasi terkait Satelit Telkom 1 ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, pernah mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 akibat usianya yang sudah tua dan tanpa persiapan back-up jika terjadi anomali.

"Saya sepakat dengan Pak Menteri Rudiantara di media online yang mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 ini akibat usianya yang sudah tua dan harusnya ada backup. Pertanyaan kita semua, apakah memperpanjang usia satelit itu sudah sesuai dengan aturan hukum? Apakah kementerian Kominfo tahu dan dilibatkan dalam memperpanjang penggunaan satelit telkom 1 hingga lewat 15 tahun? Saya duga tidak." Kata Asep Ubaidillah, Ketua Format Indonesia. (pon)

#Satelit Telkom #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Bagikan