Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 April 2018
Dave Laksono: Soal Matinya Satelit Telkom-1, Itu Tanda Kinerja Yang Buruk

Ilustrasi. (pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politisi Golkar, Dave Laksono menilai kinerja manajemen PT Telkom buruk setelah dilaporkannya perusahaan pelat merah ini ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi matinya satelite Telkom 1 pada Agustus 2017.

"Jelas lah (kinerja manajemen Telkom buruk), orang sampai ribuan ATM mati," kata Dave saat dihubungi, Jum'at (20/4) malam.

Menurutnya, masyarakat jelas dirugikan akibat matinya satelit Telkom 1 yang rusak tahun lalu lantaran berimbas pada matinya ribuan mesin ATM milik sejumlah bank di Indonesia. Satelit Telkom 1 sejatinya memiliki masa bakti hingga 2014 saja. Namun, PT Telkom justru memperpanjang pengunaan satelit ini hingga 2019.

"Dan kalau masyarakat dirugikan, berarti harus ada pertanggungjawaban," tegas anggota Komisi I DPR ini.

Pengganti Telkom 1 yaitu satelit Telkom 4, baru diteken kontraknya pada 2016 atau dua tahun setelah masa bakti Telkom 1 habis. Selain masalah satelit Telkom 1, terus merosotnya harga saham PT Telkom dalam bursa saham pun menjadi sorotan yang lain. "Ini harus ditelusuri juga, ini wilayah RUPS," ujar Dave.

Dua masalah ini, lanjutnya, tidak dianggap remeh begitu saja. Dave menilai, harus ada perbaikan yang menyeluruh di dalam internal Telkom, termasuk kemungkinan untuk mengganti Direktur Utamanya Alex Sinaga.

"(Mengganti Dirut Telkom) Itu pertanggungjawaban tertinggi, tapi harus ditelusuri kesalahannya di mana saja," jelas Dave.

"Mengganti Dirut itu satu hal, tapi harus (ada perbaikan) menyeluruh lah, jadi kesalahan dan kelemahan di mana," sambung anak dari Agung Laksono ini.

ilustrasi satelit telkom 1 (youtube)

Adanya dugaan maladministrasi terkait matinya satelit Telkom 1 pada 2017 akan dibawa ke rapat kerja Komisi I DPR. Dave mengatakan, PT Telkom memang memiliki histori yang kelam terkait kebobrokan manajemen namun berangsur pulih sejak perusahaan ini go public.

Akan tetapi, mencuatnya dua masalah di atas menjadi indikasi bahwa pembenahan yang dilakukan Telkom selama ini belumlah sempurna.

Dengan demikian, ia pun mendesak pemerintah agar menaruh perhatian dalam hal ini guna mencarikan jalan untuk memperbaiki PT Telkom. "Saya bukan berharap, saya justru meminta ke pemerintah," tutup Dave.

PT Telkom sebelumnya diadukan Forum Mahasiswa Untuk Nawacita Indonesia (Format Indonesia) adanya dugaan maladministrasi terkait Satelit Telkom 1 ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, pernah mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 akibat usianya yang sudah tua dan tanpa persiapan back-up jika terjadi anomali.

"Saya sepakat dengan Pak Menteri Rudiantara di media online yang mengatakan bahwa rusaknya satelit telkom-1 ini akibat usianya yang sudah tua dan harusnya ada backup. Pertanyaan kita semua, apakah memperpanjang usia satelit itu sudah sesuai dengan aturan hukum? Apakah kementerian Kominfo tahu dan dilibatkan dalam memperpanjang penggunaan satelit telkom 1 hingga lewat 15 tahun? Saya duga tidak." Kata Asep Ubaidillah, Ketua Format Indonesia. (pon)

#Satelit Telkom #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan