Siaga Corona

Dampak Virus Corona, Pemprov DKI Diingatkan DPRD Soal Penerimaan Pajak

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 Maret 2020
 Dampak Virus Corona, Pemprov DKI Diingatkan DPRD Soal Penerimaan Pajak

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter (Foto: Dok Nasdem DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI untuk segera merasionalisasi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50,01 triliun pasca merebaknya virus corona.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jupiter menjelaskan, langkah tersebut perlu dilakukan Pemprov DKI mengingat pemerintah pusat juga telah melakukan hal yang serupa. Sebab menurutnya, hal tersebut dinilai lumrah karena penyebaran COVID-19 secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

Tekan Penyebaran Virus Corona, Pemprov DKI Koordinasi dengan Polda Metro Jaya

“Pemprov DKI Jakarta harus bersiap-siap untuk menghadapi dalam penurunan penerimaan pajak, sektor-sektor riil pajak akan berkurang dan akan berimbas terhadap PAD yang kemarin sudah kita tetapkan (Rp50,01 Triliun)," kata Jupiter di Jakarta, Kamis (5/3).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial (kiri) minta Pemprov DKI revisi target pajak akibat virus corona (MP/Asropih)

"Hal ini wajar karena di tingkat pusat juga melakukan hal yang sama, jadi tentu daerah lain akan mengikuti karena virus Corona yang melanda dunia saat ini," sambungnya.

Maka dari itu, Jupiter menegaskan, sudah saatnya Pemprov DKI segera mengambil langkah untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi Ibu kota.

“Kita dari Komisi C usul mulai dari sekarang disiapkan plan B dan lain sebagainya untuk mengantisipasi kondisi seperti ini,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial. Menurut dia, penyesuaian target PAD perlu dilakukan lantaran pertumbuhan ekonomi DKI selama ini diperoleh dari sektor pariwisata dan pajak retribusi daerah.

Dengan adanya kasus corona ini, kata dia, sektor pariwisata Jakarta mengalami penurunan pendapatan, karena jumlah wisatawan luar negeri ke Jakarta juga akan menurun drastis.

"Mungkin belum kelihatan sekarang, tapi saya kira pengurangan target pajak daerah ini perlu dilakukan Pemprov DKI, karena (Corona) ini juga sudah sangat berdampak terhadap sektor penerimaan pajak yang selama ini digunakan untuk membiayai pembangunan,” ungkapnya.

Pemprov DKI melalui Badan Pendapatan Daerah bersama DPRD sebelumnya telah mengetuk target realisasi pendapatan mencapai Rp50,01 triliun dalam APBD tahun 2020.

Baca Juga:

DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah

Jumlah tersebut diproyeksikan untuk ke-13 jenis pajak pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diproyeksikan Rp9,5 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp5,9 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1,4 triliun, Pajak Air Tanah (PAT) Rp120 miliar, Pajak Hotel Rp1,95 triliun, Pajak Restoran Rp4,2 triliun, Pajak Hiburan Rp4,2 triliun, Pajak Reklame Rp1,32 triliun.

Selanjutnya, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diproyeksikan sebesar Rp1,02 triliun, Pajak Parkir Rp1,35 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp10,6 triliun, Pajak Rokok Rp650 miliar, serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Rp11 triliun.(Asp)

Baca Juga:

DKM Mesjid Amir Hamzah Minta Ketua DPRD Batalkan Moratorium Revitalisasi TIM

#Komisi C DPRD DKI #Target Penerimaan Pajak #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Janji Kejar Target Pajak Akhir Tahun dengan Jurus Profesional, Bukan Pakai Gaya Preman
Purbaya menjelaskan bahwa strategi Kemenkeu untuk menggenjot penyerapan pajak adalah melalui pendekatan manajemen mikro (micro management)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Janji Kejar Target Pajak Akhir Tahun dengan Jurus Profesional, Bukan Pakai Gaya Preman
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Nakamura menilai proyek ini melampaui sekadar infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Indonesia
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Mekanisme pemakaman tumpang ini ditegaskan dilakukan tanpa membuka jenazah lama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Bagikan