Siaga Corona

Dampak Virus Corona, Pemprov DKI Diingatkan DPRD Soal Penerimaan Pajak

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 Maret 2020
 Dampak Virus Corona, Pemprov DKI Diingatkan DPRD Soal Penerimaan Pajak

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter (Foto: Dok Nasdem DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI untuk segera merasionalisasi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50,01 triliun pasca merebaknya virus corona.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jupiter menjelaskan, langkah tersebut perlu dilakukan Pemprov DKI mengingat pemerintah pusat juga telah melakukan hal yang serupa. Sebab menurutnya, hal tersebut dinilai lumrah karena penyebaran COVID-19 secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

Tekan Penyebaran Virus Corona, Pemprov DKI Koordinasi dengan Polda Metro Jaya

“Pemprov DKI Jakarta harus bersiap-siap untuk menghadapi dalam penurunan penerimaan pajak, sektor-sektor riil pajak akan berkurang dan akan berimbas terhadap PAD yang kemarin sudah kita tetapkan (Rp50,01 Triliun)," kata Jupiter di Jakarta, Kamis (5/3).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial (kiri) minta Pemprov DKI revisi target pajak akibat virus corona (MP/Asropih)

"Hal ini wajar karena di tingkat pusat juga melakukan hal yang sama, jadi tentu daerah lain akan mengikuti karena virus Corona yang melanda dunia saat ini," sambungnya.

Maka dari itu, Jupiter menegaskan, sudah saatnya Pemprov DKI segera mengambil langkah untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi Ibu kota.

“Kita dari Komisi C usul mulai dari sekarang disiapkan plan B dan lain sebagainya untuk mengantisipasi kondisi seperti ini,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial. Menurut dia, penyesuaian target PAD perlu dilakukan lantaran pertumbuhan ekonomi DKI selama ini diperoleh dari sektor pariwisata dan pajak retribusi daerah.

Dengan adanya kasus corona ini, kata dia, sektor pariwisata Jakarta mengalami penurunan pendapatan, karena jumlah wisatawan luar negeri ke Jakarta juga akan menurun drastis.

"Mungkin belum kelihatan sekarang, tapi saya kira pengurangan target pajak daerah ini perlu dilakukan Pemprov DKI, karena (Corona) ini juga sudah sangat berdampak terhadap sektor penerimaan pajak yang selama ini digunakan untuk membiayai pembangunan,” ungkapnya.

Pemprov DKI melalui Badan Pendapatan Daerah bersama DPRD sebelumnya telah mengetuk target realisasi pendapatan mencapai Rp50,01 triliun dalam APBD tahun 2020.

Baca Juga:

DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah

Jumlah tersebut diproyeksikan untuk ke-13 jenis pajak pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diproyeksikan Rp9,5 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp5,9 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1,4 triliun, Pajak Air Tanah (PAT) Rp120 miliar, Pajak Hotel Rp1,95 triliun, Pajak Restoran Rp4,2 triliun, Pajak Hiburan Rp4,2 triliun, Pajak Reklame Rp1,32 triliun.

Selanjutnya, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diproyeksikan sebesar Rp1,02 triliun, Pajak Parkir Rp1,35 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp10,6 triliun, Pajak Rokok Rp650 miliar, serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Rp11 triliun.(Asp)

Baca Juga:

DKM Mesjid Amir Hamzah Minta Ketua DPRD Batalkan Moratorium Revitalisasi TIM

#Komisi C DPRD DKI #Target Penerimaan Pajak #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Selain protein, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu mengandung karbohidrat sebesar 9 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Area bebas kendaraan di sisi timur mencakup Simpang Jalan Gembira hingga Simpang Jalan Raya Casablanca, sementara sisi barat meliputi Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Meski memuji kecepatan kerja di lapangan, ia menekankan agar aspek teknis tetap menjadi perhatian utama pengembang
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Bagikan