DKM Mesjid Amir Hamzah Minta Ketua DPRD Batalkan Moratorium Revitalisasi TIM

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Maret 2020
 DKM Mesjid Amir Hamzah Minta Ketua DPRD Batalkan Moratorium Revitalisasi TIM

Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. (Foto: MP/Noer Ardiansjah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini mengaku keberatan telah dilakukannya penghentian sementara atau moratorium revitalisasi kompleks seniman ini.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Amir Hamzah Eko Wahyu Wibowo mengatakan pihaknya mengharapkan proyek itu tak berhenti agar penyelesaian pembangunan tempat ibadah orang muslim selesai sesuai target.

Baca Juga:

Desain Revitalisasi TIM Dirombak DPRD, Jakpro Bakal Koordinasi Lagi dengan Andra Matin

"Jadi mulai kemarin kan moratorium kegiatan pembangunan berhenti termasuk pembangunan masjid bersejarah Amir Hamzah, padahal kami DKM sangat mengharapkan masjid ini cepat selesai. Karena sudah lama masjid kami ini terlunta-lunta," kata Eko saat dikonfirmasi, Rabu (4/3).

Masterplan revitalisasi TIM oleh PT Jakpro
Tampak atas masterplan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)

Berdasarkan jadwal pembangunan dari pihak pelaksana Bulan Ramadan tahun 2020 ini Masjid Amir Hamzah sudah bisa digunakan.

Tapi karena di moratorium, Eko memperkirakan, penyelesaian Mesjid ini akan molor dari jadwal lantara proyeknya ikut dihentikan.

Ia pun meminta kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi untuk mengizinkan pembangunan Mesjid Amir Hamzah diteruskan. Mengingat bulan puasa kurang lebih tinggal dua bulan lagi.

"Kami DKM Mesjid Amir Hamzah minta tolong untuk disampaikan ke pak Prasetio (ketua DPRD DKI) agar pembangunan Mesjid Amir Hamzah jangan ikut dimoratorium," harapnya.

Kemarin, Eko dan pengurus DKM Masjid Amir Hamzah mengaku sudah bertemu dengan PT JakPro serta seniman peduli TIM guna menyampaikan hal tersebut.

"Permintaan kami mohon pembangunan Masjid Amir Hamzah jangan terkena ikut imbasnya. Sekali lagi mohon bantuannya untuk disampaikan ke pak Prasetio Edi Marsudi agar masjid kami Amir Hamzah pembangunannya jangan ikut di moratorium," terangnya.

Baca Juga:

PT Jakpro Siap Berhentikan Proyek Revitalisasi TIM

Eko menuturkan, saat ini jemaah masjid merasa kurang nyaman dalam beribadah. Apalagi jika dimoratorium, maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi sampai masjid tersebut dapat dipakai.

"Dampaknya pembangunan masjid jadi terbengkalai sehingga proses pelaksanaan ibadah kurang nyaman dan kurang memadai karena saat ini kami pelaksanaan ibadah sementara ditempatkan di basement," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Ini Catatan Komisi X DPR Usai Rapat dengan Anies Soal Revitalisasi TIM

#Taman Ismail Marzuki #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Berita Foto
Pementasan Home Sweet Loan The Musical Angkat Kisah Kaluna Gapai Rumah Impian
Pemeran memperagakan adegan dalam Teater Musikal bertajuk Home Sweet Loan The Musical di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 30 September 2026
Pementasan Home Sweet Loan The Musical Angkat Kisah Kaluna Gapai Rumah Impian
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Bagikan