DKM Mesjid Amir Hamzah Minta Ketua DPRD Batalkan Moratorium Revitalisasi TIM

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Maret 2020
 DKM Mesjid Amir Hamzah Minta Ketua DPRD Batalkan Moratorium Revitalisasi TIM

Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. (Foto: MP/Noer Ardiansjah)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini mengaku keberatan telah dilakukannya penghentian sementara atau moratorium revitalisasi kompleks seniman ini.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Amir Hamzah Eko Wahyu Wibowo mengatakan pihaknya mengharapkan proyek itu tak berhenti agar penyelesaian pembangunan tempat ibadah orang muslim selesai sesuai target.

Baca Juga:

Desain Revitalisasi TIM Dirombak DPRD, Jakpro Bakal Koordinasi Lagi dengan Andra Matin

"Jadi mulai kemarin kan moratorium kegiatan pembangunan berhenti termasuk pembangunan masjid bersejarah Amir Hamzah, padahal kami DKM sangat mengharapkan masjid ini cepat selesai. Karena sudah lama masjid kami ini terlunta-lunta," kata Eko saat dikonfirmasi, Rabu (4/3).

Masterplan revitalisasi TIM oleh PT Jakpro
Tampak atas masterplan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)

Berdasarkan jadwal pembangunan dari pihak pelaksana Bulan Ramadan tahun 2020 ini Masjid Amir Hamzah sudah bisa digunakan.

Tapi karena di moratorium, Eko memperkirakan, penyelesaian Mesjid ini akan molor dari jadwal lantara proyeknya ikut dihentikan.

Ia pun meminta kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi untuk mengizinkan pembangunan Mesjid Amir Hamzah diteruskan. Mengingat bulan puasa kurang lebih tinggal dua bulan lagi.

"Kami DKM Mesjid Amir Hamzah minta tolong untuk disampaikan ke pak Prasetio (ketua DPRD DKI) agar pembangunan Mesjid Amir Hamzah jangan ikut dimoratorium," harapnya.

Kemarin, Eko dan pengurus DKM Masjid Amir Hamzah mengaku sudah bertemu dengan PT JakPro serta seniman peduli TIM guna menyampaikan hal tersebut.

"Permintaan kami mohon pembangunan Masjid Amir Hamzah jangan terkena ikut imbasnya. Sekali lagi mohon bantuannya untuk disampaikan ke pak Prasetio Edi Marsudi agar masjid kami Amir Hamzah pembangunannya jangan ikut di moratorium," terangnya.

Baca Juga:

PT Jakpro Siap Berhentikan Proyek Revitalisasi TIM

Eko menuturkan, saat ini jemaah masjid merasa kurang nyaman dalam beribadah. Apalagi jika dimoratorium, maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi sampai masjid tersebut dapat dipakai.

"Dampaknya pembangunan masjid jadi terbengkalai sehingga proses pelaksanaan ibadah kurang nyaman dan kurang memadai karena saat ini kami pelaksanaan ibadah sementara ditempatkan di basement," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Ini Catatan Komisi X DPR Usai Rapat dengan Anies Soal Revitalisasi TIM

#Taman Ismail Marzuki #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Bagikan