Cegah Tersangka dan Terdakwa Terinfeksi Corona, Peradi Minta Penahanan Ditangguhkan

MerahPutih.Com - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (DPN PERADI RBA) menilai, nasib para tahanan yang ada di Lapas atau Rutan perlu diperhatikan di tengah pandemi corona.

Ketua Umum PERADI Luhut Pangaribuan mengatakan, salah satu kelompok warga sangat rentan untuk terpapar virus COVID- 19 adalah tersangka, terdakwa dan warga binaan yang sedang ditahan.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Diprediksi Bakal Diundur

"Kondisi Rutan dan Lapas yang telah menjadi pengetahuan umum over capacity akan sangat mudah dan rentan membuat mereka terpapar jika tidak ada tindakan segera untuk membuat kondisi mereka aman dari paparan," jelas Luhut dalam keterangannya, Kamis (26/3).

Luhut mengatakan, kondisi mereka di rutan dan lapas sangat jauh bertentangan dengan protokol pengamanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah; menjaga jarak, sosial distancing dan menjaga kondisi higienis.

Luhut mengusulkan dan mendorong pada aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk dapat memberikan status penangguhan penahanan pada tersangka dan terdakwa yang dalam proses hukum.

"Atau setidak-tidaknya mengalihkan pada status tahanan rumah serta untuk para warga binaan di Lapas dapat diberikan cuti menjalani tahanan wajib di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di daerah zona merah pandemi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah," jelas Luhut.

Hal ini penting untuk segera dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan HAM kepada tersangka, terdakwa dan warga binaan.

Terkait dengan hak untuk hidup yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apa pun sebagaimana Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

"Tindakan memberikan penangguhan tahanan dan/atau pengalihan status penahanan dan cuti menjalani tahanan ini akan dapat mengurangi penyebaran dan potensi korban yang terpapar covid 19 dan mengurangi angka kematian akibat COVID- 19," jelas Luhut.

Baca Juga:

MA Tolak Kasasi Firli Cs Terkait Mutasi Pegawai KPK

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di Lingkungan MA dan peradilan di bawahnya.

Ada pula Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM tentang status tahanan sehubungan dengan pandemi covid 19 sebagai upaya pemerintah dan MA mencegah menyebarnya covid 19 di kalangan tersangka, terdakwa dan warga binaan di Rutan dan Lapas.(Knu)

Baca Juga:

Hotel Grand Cempaka Disulap Anies Jadi Tempat Inap Tenaga Medis Tangani Corona