Cegah Politik Uang, Perludem: Biaya Kampanye Harus Dibatasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 14 Januari 2018
Cegah Politik Uang, Perludem: Biaya Kampanye Harus Dibatasi

Aksi tolak "Politik Uang" di Wonosobo, Jateng, Sabtu (23/12). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pembiayaan belanja kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 harus dibatasi. Ia meyakini, hal tersebut dapat mencegah praktik politik uang dan mahar politik.

Menurut Titi, pihaknya pernah mengusulkan pembatasan belanja kampanye kepada pemerintah pada pilkada sebelumnya. Namun, hingga kini pemerintah belum menyetujui sepenuhnya usulan tersebut.

‎"Kita sempat mengusulkan agar pembatasan belanja kampanye itu lebih rasional lebih realistis," kata Titi dalam diskusi bertajuk Wajah Politik Pilkada 2018 di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Padahal, lanjut Titi, pembatasan biaya kampanye bisa menekan ongkos politik yang digunakan para peserta pilkada. Karenanya, ia menyayangkan sikap pemerintah yang belum menyepakati usulan tersebut menjadi undang-undang.

"Jadi di mana kemudian angka batas atas belanja itu betul-betul bisa mengerem uang yang digunakan di dalam penyelenggaraan pilkada," jelas Titi.

Lebih lanjut Titi menambahkan, permintaan uang dari partai politik kepada seseorang agar mendapatkan tiket atau rekomendasi untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar.

"Jadi permintaan kepada calon, untuk meminta sekian uang dengan alasan pembiayaan saksi, menggerakkan mesin partai, pengadaan alat dan bahan kampanye, operasional tim kampanye, dan lain-lain tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja," jelasnya.

Pasalnya, jika calon kepala daerah diminta uang agar mendapatkan dukungan, maka mereka akan berupaya mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan ketika terpilih menjadi kepala daerah.

"Karena kenapa, praktik korupsi politik justru bermuara dari hal yang seperti ini, sebab ketika terpilih dan berkuasa makan dia akan melakukan upaya untuk membalikkan modal besar yang sudah ia keluarkan di pilkada," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kapolri Diminta Percepat Pengunduran Diri Jenderal yang Ikut Pilkada

#Politik Uang #Pilkada 2018
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu politik uang kembali mencuat.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Bawaslu DKI menangani 12 laporan pilkada, mulai dari politik uang hingga SARA. Laporan itu berasal dari masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Indonesia
Bawaslu Menerima 130 Laporan Dugaan Politik Uang saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan Pilkada
Dari 121 laporan di masa tenang, 71 laporan dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang.
Frengky Aruan - Rabu, 27 November 2024
Bawaslu Menerima 130 Laporan Dugaan Politik Uang saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan Pilkada
Indonesia
Apa Itu Serangan Fajar? Istilah yang Sering Dikatakan Jelang Pencoblosan Pemilu
Praktik serangan fajar atau politik uang bervariasi mulai dari sembako hingga uang tunai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 November 2024
Apa Itu Serangan Fajar? Istilah yang Sering Dikatakan Jelang Pencoblosan Pemilu
Indonesia
Bawaslu Sebut Masa Tenang Pilkada Rawan Politik Uang
Ada potensi tim suksesnya membagi-bagikan uang secara sembunyi kepada konstituen dengan tujuan meraup suara.
Wisnu Cipto - Senin, 25 November 2024
Bawaslu Sebut Masa Tenang Pilkada Rawan Politik Uang
Bagikan