Siaga Corona

Cegah Kepanikan, Pemerintah Tak Akan Buka Proses Tracing Penderita Corona

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Maret 2020
 Cegah Kepanikan, Pemerintah Tak Akan Buka Proses Tracing Penderita Corona

Juru bicara pemerintah penanganan Covid-19 Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Juru bicara pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan pihaknya tidak akan membuka hasil penelusuran (tracing) kontak pasien corona kepada publik.

Pasalnya, menurut dia kalau hasil penelusuran kontak dibuka ke publik maka orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita corona akan kabur.

Baca Juga:

Akibat Virus Corona, Harga Rempah-Rempah di Pasar Senen Naik

“Mohon maaf kami belum bisa membuka seperti negara Singapura. Karena contact tracing kita ternyata tidak berputar pada wilayah yang kecil atau tracing yang kita kejar ternyata sudah berada di luar Pulau Jawa. Mobilitasnya sangat tinggi,” ujar Yurianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3).

Jubir pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto tegaskan pihaknya tidak akan buka tracing ke publik
Ditjen P2P Kemenkes yang juga Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. (ANT/Indra Arief/aa.

Hal itu terbukti, ketika pemerintah menetapkan Natuna sebagai lokasi observasi 238 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan beberapa waktu lalu. Kehadiran mereka mendapatkan penolakan keras dari warga sekitar.

“Kita tahu pengalaman kemarin, ketika ditolak mentah-mentah pada saat memutuskan Natuna di awal saja sebagai tempat pemantauan,” jelas Achmad Yurianto.

Ia menambahkan, belum ada pemahaman yang sama terhadap contact tracing tersebut. Karena tidak ada pemahamannya yang sama, akhirnya menimbulkan respon beragam.

“Mohon maaf, kami tidak bisa buka lebar begitu, karena responnya macam-macam, sangat beragam dari belumnya memiliki pemahaman yang sama di antara kita,” terang Yurianto.

Belajar dari penempatan WNI asal Wuhan di Natuna, ujar Yurianto, pemerintah tidak ingin mengambil risiko ada masyarakat yang ditolak di daerah setempat jika data itu dibuka.

"Kami tahu pengalaman ditolak mentah-mentah saat memutuskan Natuna sebagai tempat pemantauan. Jadi, kami hati-hati," terangnya.

Kendati demikian, Yurianto memastikan pemerintah akan semakin ketat dan gencar melakukan penelusuran kontak terhadap orang-orang yang diduga pernah melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19.

Baca Juga:

Ngabalin: Informasi Virus Corona dari Medsos Bisa Bawa Malapetaka

Bagaimanapun, kata dia, cara menghentikan penyebaran virus Corona adalah menemukan kasus positif sebagai sumber dan harus diisolasi.

“Kalau enggak, dia jadi pusat sebaran. Penelusuran dilakukan secara tidak terbuka, karena kalau terbuka dia bisa saja kabur, pindah keluar kota," pungkas Yurianto.(Knu)

Baca Juga:

Respons Pemerintah Sikapi Seorang WNI Positif Corona di Singapura

#Virus Corona #Pasien Corona #Penyakit Corona #Kementerian Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkes Tantang Pemprov DKI Wujudkan Sudirman–Thamrin Bebas Asap Rokok
Wakil Menteri Kesehatan menantang Pemprov DKI Jakarta mewujudkan kawasan bebas asap rokok di Sudirman-Thamrin dan Kuningan sebagai contoh lingkungan sehat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
Kemenkes Tantang Pemprov DKI Wujudkan Sudirman–Thamrin Bebas Asap Rokok
Lifestyle
Kasus Hantavirus Terdeteksi di Indonesia, Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada
Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus. Masyarakat pun diimbau untuk mendeteksi dini.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Kasus Hantavirus Terdeteksi di Indonesia, Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada
Indonesia
Kasus Dokter Magang Meninggal Diduga Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR: Jangan Takut Lapor Kemenkes dan Polisi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Polri segera mengusut tuntas kasus dokter internship (magang), dr. Myta Aprilia Azmy.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Kasus Dokter Magang Meninggal Diduga Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR: Jangan Takut Lapor Kemenkes dan Polisi
Indonesia
Kemenkes Tingkatkan Kewaspadaan Hantavirus, Ini Langkah Pencegahannya
Kemenkes memperkuat pengawasan hantavirus di Indonesia melalui surveilans, edukasi PHBS, hingga pengendalian tikus untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Kemenkes Tingkatkan Kewaspadaan Hantavirus, Ini Langkah Pencegahannya
Indonesia
Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyoroti adanya potensi penyalahgunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku olahan pangan, seperti siomay atau cilok
Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan
Lifestyle
Diabetes Kini Serang Usia Muda, Gaya Hidup Jadi Pemicu Utama
Kasus diabetes di Indonesia meningkat dan kini banyak menyerang usia muda. Gaya hidup jadi faktor utama. Simak penjelasan Kementerian Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 April 2026
Diabetes Kini Serang Usia Muda, Gaya Hidup Jadi Pemicu Utama
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
Cegah Virus Nipah, Menkes Imbau Masyarakat tak Konsumsi Buah Terbuka
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi buah terbuka. Hal itu dilakukan untuk mencegah virus Nipah.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, Menkes Imbau Masyarakat tak Konsumsi Buah Terbuka
Berita
Korban Bencana Sumatra Terancam Kena Campak di Pengungsian, Kemenkes: Penularannya Paling Tinggi
Korban bencana Sumatra terancam tertular campak di pengungsian. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penularan campak paling tinggi.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Korban Bencana Sumatra Terancam Kena Campak di Pengungsian, Kemenkes: Penularannya Paling Tinggi
Indonesia
Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Kolaka Timur Jadi Pintu bagi KPK Dalami Pembangunan 31 Proyek Lainnya di Seluruh Indonesia
RSUD Kolaka Timur dan 31 RSUD lainnya merupakan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 2025 yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.
Frengky Aruan - Selasa, 25 November 2025
Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Kolaka Timur Jadi Pintu bagi KPK Dalami Pembangunan 31 Proyek Lainnya di Seluruh Indonesia
Bagikan