Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan

Ilustrasi ikan sapu-sapu. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fenomena maraknya ikan sapu-sapu di Jakarta belakangan ini menjadi perhatian publik. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek lingkungan, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat.

Ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar berisiko mengandung logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium.

“Zat ini dapat terakumulasi dalam tubuh ikan dan berbahaya jika masuk ke rantai konsumsi manusia,” ujar Netty kepada wartawan di Jakarta dikutip Minggu (26/4).

Ia menyoroti adanya potensi penyalahgunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku olahan pangan, seperti siomay atau cilok, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena faktor biaya yang sangat murah.

“Ini yang harus diantisipasi secara serius. Kita tidak boleh menunggu sampai ada korban. Risiko kesehatan dari paparan logam berat bersifat jangka panjang dan sering tidak terdeteksi sejak awal,” tegasnya.

Baca juga:

Tak Semua Orang Bisa Tangkap Ikan Sapu-Sapu di Kali Ciliwung, Arief Kamarudin Ingatkan Bahayanya

Untuk itu, Netty mendesak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah untuk segera melakukan inspeksi lapangan secara menyeluruh terhadap jajanan dan produk pangan olahan, khususnya di wilayah Jakarta.

“Perlu ada pengawasan langsung di lapangan, termasuk pengujian sampel makanan dan penelusuran bahan baku. Ini penting untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya yang masuk ke konsumsi masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah untuk lebih serius memperbaiki kualitas sungai di Jakarta sebagai solusi jangka panjang.

“Kemunculan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar adalah gejala dari kondisi sungai yang tercemar. Selama kualitas air tidak diperbaiki, maka spesies invasif akan terus mendominasi dan ikan lokal akan semakin terdesak,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap spesies invasif tersebut.

Pada 17 April 2026, petugas gabungan berhasil menangkap sekitar 68.880 ekor ikan sapu-sapu dengan total berat mencapai 6,98 ton.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu memiliki kemampuan bertahan hidup di lingkungan dengan kualitas air yang buruk dan cenderung mendominasi perairan tercemar seperti Sungai Ciliwung.

Kondisi ini sekaligus menjadi sinyal menurunnya kualitas ekosistem sungai dan terdesaknya spesies ikan lokal. (Knu)

#Ikan Sapu-sapu #DPR RI #BPOM #Kementerian Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
Nelayan Waduk Kedung Ombo Keluhkan Invasi Ikan Sapu-Sapu, Rugikan Petani Puluhan Juta
Jaring nelayan sekali dapat ikan sapu-sapu harus dipotong dan jaring tidak bisa dipakai lagi dan harus diperbaiki.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Nelayan Waduk Kedung Ombo Keluhkan Invasi Ikan Sapu-Sapu, Rugikan Petani Puluhan Juta
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Bagikan