Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan

Ilustrasi ikan sapu-sapu. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fenomena maraknya ikan sapu-sapu di Jakarta belakangan ini menjadi perhatian publik. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek lingkungan, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat.

Ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar berisiko mengandung logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium.

“Zat ini dapat terakumulasi dalam tubuh ikan dan berbahaya jika masuk ke rantai konsumsi manusia,” ujar Netty kepada wartawan di Jakarta dikutip Minggu (26/4).

Ia menyoroti adanya potensi penyalahgunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku olahan pangan, seperti siomay atau cilok, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena faktor biaya yang sangat murah.

“Ini yang harus diantisipasi secara serius. Kita tidak boleh menunggu sampai ada korban. Risiko kesehatan dari paparan logam berat bersifat jangka panjang dan sering tidak terdeteksi sejak awal,” tegasnya.

Baca juga:

Tak Semua Orang Bisa Tangkap Ikan Sapu-Sapu di Kali Ciliwung, Arief Kamarudin Ingatkan Bahayanya

Untuk itu, Netty mendesak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah untuk segera melakukan inspeksi lapangan secara menyeluruh terhadap jajanan dan produk pangan olahan, khususnya di wilayah Jakarta.

“Perlu ada pengawasan langsung di lapangan, termasuk pengujian sampel makanan dan penelusuran bahan baku. Ini penting untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya yang masuk ke konsumsi masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah untuk lebih serius memperbaiki kualitas sungai di Jakarta sebagai solusi jangka panjang.

“Kemunculan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar adalah gejala dari kondisi sungai yang tercemar. Selama kualitas air tidak diperbaiki, maka spesies invasif akan terus mendominasi dan ikan lokal akan semakin terdesak,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap spesies invasif tersebut.

Pada 17 April 2026, petugas gabungan berhasil menangkap sekitar 68.880 ekor ikan sapu-sapu dengan total berat mencapai 6,98 ton.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu memiliki kemampuan bertahan hidup di lingkungan dengan kualitas air yang buruk dan cenderung mendominasi perairan tercemar seperti Sungai Ciliwung.

Kondisi ini sekaligus menjadi sinyal menurunnya kualitas ekosistem sungai dan terdesaknya spesies ikan lokal. (Knu)

#Ikan Sapu-sapu #DPR RI #BPOM #Kementerian Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan