Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan

Ilustrasi ikan sapu-sapu. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fenomena maraknya ikan sapu-sapu di Jakarta belakangan ini menjadi perhatian publik. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek lingkungan, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat.

Ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar berisiko mengandung logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium.

“Zat ini dapat terakumulasi dalam tubuh ikan dan berbahaya jika masuk ke rantai konsumsi manusia,” ujar Netty kepada wartawan di Jakarta dikutip Minggu (26/4).

Ia menyoroti adanya potensi penyalahgunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku olahan pangan, seperti siomay atau cilok, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena faktor biaya yang sangat murah.

“Ini yang harus diantisipasi secara serius. Kita tidak boleh menunggu sampai ada korban. Risiko kesehatan dari paparan logam berat bersifat jangka panjang dan sering tidak terdeteksi sejak awal,” tegasnya.

Baca juga:

Tak Semua Orang Bisa Tangkap Ikan Sapu-Sapu di Kali Ciliwung, Arief Kamarudin Ingatkan Bahayanya

Untuk itu, Netty mendesak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah untuk segera melakukan inspeksi lapangan secara menyeluruh terhadap jajanan dan produk pangan olahan, khususnya di wilayah Jakarta.

“Perlu ada pengawasan langsung di lapangan, termasuk pengujian sampel makanan dan penelusuran bahan baku. Ini penting untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya yang masuk ke konsumsi masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah untuk lebih serius memperbaiki kualitas sungai di Jakarta sebagai solusi jangka panjang.

“Kemunculan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar adalah gejala dari kondisi sungai yang tercemar. Selama kualitas air tidak diperbaiki, maka spesies invasif akan terus mendominasi dan ikan lokal akan semakin terdesak,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap spesies invasif tersebut.

Pada 17 April 2026, petugas gabungan berhasil menangkap sekitar 68.880 ekor ikan sapu-sapu dengan total berat mencapai 6,98 ton.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu memiliki kemampuan bertahan hidup di lingkungan dengan kualitas air yang buruk dan cenderung mendominasi perairan tercemar seperti Sungai Ciliwung.

Kondisi ini sekaligus menjadi sinyal menurunnya kualitas ekosistem sungai dan terdesaknya spesies ikan lokal. (Knu)

#Ikan Sapu-sapu #DPR RI #BPOM #Kementerian Kesehatan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Bagikan