Andika Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai di penghujung pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Berbagai wacana agenda di sektor politik dan penegakan hukum bahkan tidak tersentuh, termasuk reformasi parpol dari pratik korupsi. ICW menengarai isu pemberantasan korupsi di kalangan elit politik bakal kembali menjadi 'anak tiri' di periode kedua kepemimpinan Jokowi hingga 2024 nanti.
"Padahal problem korupsi di indonesia tidak bisa dilepaskan dari permasalahan korupsi di parpol," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dalam rilis resminya, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca Juga
Donal memprediksi Jokowi akan kembali menghadapi persoalan yang sama di sektor politik dan hukum. Apalagi, lanjut dia, masih banyak agenda Nawacita di periode pertama yang tidak tuntas.
"Ironisnya, Jokowi tak lagi bicara Nawacita di periode kedua. Pidato di Sentul beberapa waktu lalu seolah-olah meninggalkan Nawacita dari agendanya. Tiba-tiba presiden dalam pidatonya tak bicara bagaimana Nawacita pertama, apa capaian dan apa yang akan dilanjutkan di periode kedua. Tak pernah disentuh oleh Jokowi," kritik Donal.
Baca Juga
Banyak Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi, Pengamat: Revisi UU Pemilu
Menurut dia, saa ini Jokowi juga memiliki masalah soal pemberantasan korupsi ke depan seperti berlakunya revisi UU KPK yang berpotensi memandulkan lembaga antirasuah. Kata dia, sayang terlihat tak ada niat Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU yang bakal resmi berlaku Kamis (17/10) mendatang.
"Tanggal 17 Oktober akan berlaku UU KPK revisi kedua. Hanya 3 hari lagi UU KPK secara hukum akan berlalu. Artinya, pasca-17 Oktober, KPK, sampai dewan pengawas dibentuk tidak lagi bisa melakukan penindakan. KPK vakum secara kewenangan penindakan. Karena proses penindakan KPK harus dapat izin dewan pengawas," ungkap Donal.
Baca Juga
Donal melihat KPK sampai Desember tak bisa melakukan penindakan. Wajar, kata dia, jika publik melihat penindakan korupsi dan reformasi lembaga hukum akan jadi isu anak tiri di pemerintahan periode kedua. "Itu hal paling nyata di depan mata kita bicara kerja penegakan hukum," tegasnya.
"Jokowi hanya bicara investasi dan perizinan. Persoalan pemberantasan korupsi dikecilkan hanya pada persoalan perizinan bahkan dibentuk satgas pungli. Yang kita enggak tahu gimana pencapaian pembentukan satgas pungli itu," imbuh dia.
"Jadi, hanya dikerdilkan pemberantasan korupsi. Korup yang lebih besar, Grand corruptionnya jadi isu yang tak disentuh secara komplit dan tegas oleh Jokowi," tutup Donal. (Knu)
Baca Juga
Pemberantasan Korupsi Masih Jadi Perhatian Utama Pemerintahan Jokowi Jilid 2
