Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Tim Kuasa Hukum capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengungkit kasus korupsi jasa distribusi pupuk yang menjerat Politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.
Dalam penyidikan kasus itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 400 ribu mplop dari kantor PT Inersia milik Bowo. Amplop tersebut digunakan untuk serangan fajar terkait pencalonan Bowo yang maju sebagai calon legislatif petahana Partai Golkar dari dapil Jawa Tengah II.
"Misalnya kasus Sidik Bowo, Sidik Bowo yang ketahuan (siapkan amplop) 400 ribu kan. Lawyernya bilang 1 Juta," kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat jeda sidang PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Baca Juga:
BW: Instruksi Caspres 01 Memakai Baju Putih ke TPS Langgar Asas Rahasia Pemilu
BW sapaan akrabnya kemudian mengaitkan kasus serangan fajar Bowo dengan kecurangan Pilpres 2019. Menurutnya, kasus Bowo hanya fenomena gunung es. Pasalnya, kasus serangan fajar juga banyak terjadi di sejumlah daerah.
"Itu di daerah Jawa Tengah satu, kalau seluruh Jateng itu kan fenomena puncak gunung es," imbuh BW.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini kembali menegaskan dugaan kecurangan tak hanya terjadi di kasus Bowo. Dia menyebut, pembelian suara juga massif dilakukan untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2019.
"Jadi dalam pemilu kali ini bisa terbongkar yang namanya vote buying yang begitu massif," ungkap BW.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi pupuk.
Selain Bowo dan Indung, KPK juga menjerat Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka. Para pihak tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (27/3) hingga Kamis (28/3) dinihari.
Kasus ini bermula saat PT Humpuss Transportasi Kimia berupaya kembali menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk PT Pupuk Indonesia menggunakan kapal-kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.
Untuk merealisasikan hal tersebut, PT Humpuss meminta bantuan Bowo Sidik Pangarso. Pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT Pilog dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.
Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT Humpuss Transportasi Kimia yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia. Dengan bantuannya tersebut, Bowo meminta komitmen fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah US$ 2 per metric ton.
Baca Juga:
Kuasa Hukum BPN: Tautan Berita Bisa Jadi Bukti
Untuk merealisasikan komitmen fee ini, Asty memberikan uang sebesar Rp 89,4 juta kepada Bowo melalui Indung di kantor PT Humpuss Transportasi Kimia di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (27/3). Setelah proses transaksi, tim KPK membekuk keduanya.
Suap ini bukan yang pertama diterima Bowo dari pihak PT Humpuss Transportasi Kimia. Sebelumnya, Bowo sudah menerima sekitar Rp 221 juta dan US$ 85.130 dalam enam kali pemberian di berbagai tempat, seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT Humpuss Transportasi Kimia.
Selain dari HTK, KPK menduga Bowo juga menerima suap atau gratifikasi dari pihak lain. Saat OTT, tim Satgas KPK menyita uang sekitar Rp 8 miliar di kantor Inersia yang berada di Jalan Salihara, Jakarta Selatan. Uang dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu itu sudah dimasukkan dalam 400 ribu amplop dengan 84 kardus dan disimpan secara rapi di enam lemari besi di kantor Inersia. (Pon)
Baca Juga: Tanggapan Yusril Soal Tuduhan Kubu Prabowo-Sandi Soal THR dan Kenaikan Gaji ASN
