Mula Akmal
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Meranti Muhammad Adil (MA) menggunakan uang hasil korupsi untuk kebutuhan pribadi dan ongkos politik.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan uang hasil korupsi itu dipakai Adil untuk kebutuhan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau.
Baca Juga:
"Di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik, dan rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau pada 2024," kata Alex dalam jumpa pers di kntornya, Sabtu (8/4) dini hari.
Alex menjelaskan, Adil yang menjabat sebagai bupati Meranti sejak 2021 hingga saat ini diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran.
Adapun sumber setoran tersebut dari anggaran pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh Adil dengan kisaran 5 persen hingga 10 persen.
Dijelaskan Alex, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai itu kemudian disetorkan kepada Fitria Nengsih, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti yang juga orang kepercayaan Adil.
Baca Juga:
"Uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA," ujar Alex.
Lebih lanjut Alex menuturkan, pada Desember 2022, Adil juga menerima uang sejumlah sebesar Rp 1,4 Miliar dari PT Tanur Muthmainnah (TM) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah.
"Karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti," ungkapnya.
Selain itu, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti pada 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh WTP, Adil bersama-sama Fitria memberikan uang Rp 1,1 Miliar pada M Fahmi Aressa selaku Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. (Pon)
Baca Juga:
