Bukti Uang Indikasi Untuk Muluskan Perizinan di Distamben Sumut
Saksi Hasan dan Jefri yang keduanya petugas yang melakukan penangkapan OTT. (Foto: MP/Amsal Chaniago)
Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatra Utara menilai bahwa proses perizinan di Dinas Pertambangan dan Energi Sumut cukup terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama.
"Tentu dengan lamanya jangka waktu kepengurusan membuat para pemohon perizinan menjadi lelah dan terpaksa harus mengeluarkan dana tambahan dengan harapan agar perizinan cepat dikeluarkan," kata Saksi Hasan dan Jefri yang keduanya petugas yang melakukan penangkapan OTT dan penyidik terhadap Kadis Tamben Pemprovsu, Eddy Syahputra Salim dalam persidangan yang berlangsung di Cakra 1 Pengadilan Negeri Medan.
Ini dikuatkan dari laporan saksi korban Suherwin dan Dora Simanjuntak yang mengeluhkan masalah perizinan.
"Dari sini kami menelusuri dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti uang Rp 14.900.000,-," tuturnya.
Dalam persidangan itu penasehat hukum terdakwa sedikit keberatan dengan kesaksian keduanya, soal Suherwin dan Dora yang memberikan uang kepada terdakwa tidak dijadikan tersangka.
Tak sampai soal pemberian uang, penasehat hukum terdakwa sangat menyesalkan kenapa penyidik Ditkrimsus tidak menetapkan Suherwin menjadi tersangka karena telah melakukan kegiatan penambangan atau galian C, berdasarkan surat dari BLH Pemkab Sergai yang meminta Distamben Sumut agar permohonan dievaluasi dikarenakan ada kegiatan penambangan dan galian C di Sergai.
Menjawab itu, kedua saksi mengemukakan dalam kasus ini hanya memprioritaskan penanganan OTT saja, bahkan sampai dalam proses gelar perkara.
Namun bila ada temuan atau berdasarkan putusan lain maka bisa dilanjutkan.
"Kalau ada bukti baru tolong diajukan supaya bisa ditindaklanjuti,"ucapnya.
Karena dari hasil OTT, menemukan tim menemukan ada barang bukti, dan selain itu pemberian uang bukan kemauan dari keduanya akan tetapi terpaksa supaya izinnya dikeluarkan.
Masih dalam persidangan tersebut, terdakwa sempat membantah bahwa uang diberikan bukanlah uang pelicin akan tetapi uang jaminan untuk reklamasi.
Sementara itu ketua majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan masih dalam agenda kesaksian.
Berita ini dilaporkan oleh Amsal Chaniago kontributor merahputih.com di Medan dan sekitarnya. Baca juga berita terkait berikut ini: Pemkot Medan Tindak Usaha Hiburan Membandel
Bagikan
Berita Terkait
Wakilnya Masuk RS Setelah Jadi Tersangka, Walkot Farhan Mau Besuk Tunggu Izin Kejari
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Nama 5 Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Awang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Nadiem Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta Pusat, Jaksa Klaim Punya Bukti Kuat
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji