Luhung Sapto
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, baik yang dikirimkan kepada perorangan, perusahaan maupun yayasan. Tujuannya, untuk mencegah dan memberantas tindak
Komjen Pol. Suhardi Alius mengatakan zaman sekarang kelompok teroris juga telah menguasai teknologi bidang perbankan. Ia mencontohkan pelaku terorisme Bahrunnaim yang telah menggunakan teknologi tinggi seperti pay pall atau bit coin.
“Itu teknologi tinggi. Pay pall pembayaran vitrual yang bisa dipakai transaksi pengguna internet. Bit coin mata uang digital dan diedarkan daring, tanpa ada otoritas yang mengaatur. Untuk itu perlu terorbosan gimana kita deteksi dalam bidang pencegahan supaya tidak mengalir. Banyak cara dari mereka untuk menggalang dana terhadap tindakan yang tidak kita harapkan,” kata Suhardi usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNPT dan PPATK di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).
Mantan Kapolda Jawa Barat dan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, selain dengan PPATK, BNPT juga sudah menjalin kerjasama dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dalam upaya pencegahan terorisme. Menurut Suhardi Alius, kerjasama BNPT dengan K/L tersebut, merupakan kelanjutan usulannya Kepada Presiden RI Joko Widodo usai dirinya dilantik Presiden pada Juli 2016 lalu.
Sementara itu Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan untuk itu dalam menghadapi pemberantasan dan mencegah tindak pidana pendanaan terorisme ini pihaknya akan menerapkan strategi follow the money. Hal ini dinilai lebih efektif ketimbang melihat dari sisi follow the suspect (orang yang dicurigai).
“Follow the money artinya kita mengikutinya berdarkan transaksi, dengan transaksi itu kita bisa melihatnya secara utuh, misalnya, suspectnya satu, tapi melihat transaksinya suspectnya banyak. Ini bisa dikembangkan untuk melihat secara keseluruhan,” kata Ahmad Badaruddin seraya menambahkan, selain suspect nya juga bisa diketahui di mana saja aset mereka.
Lebih lanjut Irjen Kementrian Keuangan RI ini mengatakan PPATK akan memberikan informasi terkait temuan transaksi mencurigakan kepada BNPT baik diminta ataupun tidak.
“Bisa juga diminta, tapi kami juga proaktif untuk melakukan terlebih dahulu juga. Karena di MoU ini diatur juga mengenai pertukaran informasi, pendidikan pelatihan, diseminasi, pengembangan sistem IT,” ujar mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
