BK DPR Didesak Periksa Andre Rosiade Terkait Penggerebekan PSK di Padang

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 06 Februari 2020
BK DPR Didesak Periksa Andre Rosiade Terkait Penggerebekan PSK di Padang

Andre Rosiade (kiri) bersama pihak kepolisian saat melakukan penggerebekan terhadap NN di salah satu hotel di Kota Padang (Foto: istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe meminta Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa anggota DPR Andre Rosiade terkait penggerebekan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) di Padang.

Sebab, penggerebekan tersebut justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena kasimpang siuran informasi apalagi wanita yang diduga sebagai bagian dari prostitusi online sudah ditetapkan jadi tersangka.

Baca Juga

Akui Gerebek PSK di Hotel, Anak Buah Prabowo Bisa Dikenai UU ITE

Pemeriksaan terhadap Andre sangat penting karena penggerebekan kasus prostitusi online yang diikuti Andre Rosiade menjadi sorotan, setelah PSK yang sudah jadi tersangka merasa dijebak dan 'dipakai' terlebih dahulu.

"Saya pikir BK DPR harus segera memanggil dan memeriksa Andre kan penggerebekan itu justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat saat ini karena kasimpang siuran informasi dan pemeriksaan terhadap Andre sangat penting karena penggerebekan kasus prostitusi online yang diikuti Andre Rosiade menjadi sorotan, setelah PSK yang sudah jadi tersangka merasa dijebak dan 'dipakai' terlebih dahulu," kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/2).

Maksimus Ramses Lalongkoe
Maksimus Ramses Lalongkoe

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menilai, pengakuan wanita tersebut harus dijadikan informasi penting dalam menyelesaikan polemik penggerebekan ini.

Baca Juga

Lahan JNF Jakarta Pusat Jadi Tempat Mangkal PSK

Dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta ini juga mempertanyakan dasar hukum jebakan tersebut, sebab kewenangan menjebak itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bukan dilakukan oleh anggota DPR.

"Saya justru pertanyakan apakah anggota DPR punya hak menjebak dan menggerbek PSK? Bila punya hak kira-kira di UU dan pasal mana kewenangan itu? Kalau tidak maka tindakan itu merupakan perbuatan pidana dan berharap polisi harus mengusutnya secara adil dan profesional," ujar Ramses.

Untuk itu ia mendesak BK DPR agar segera memanggil dan memeriksa Andre agar tidak bertindak di luar tugasnya sebagai wakil rakyat.

Seperti diberitakan, Kasus penggerebekan prostitusi online di Padang oleh anggota DPR Andre Rosiade jadi sorotan. Selain kontroversi yang mengiringi kasus ini, PSK dan muncikari prostitusi online itu sudah ditetapkan jadi tersangka.

"Muncikari sama perempuan pelaku prostitusi jadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Stefanus Satake Bayu kepada wartawan, Rabu (5/2).

Penggerebekan yang disorot itu dilakukan Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar, Minggu (26/1) lalu. Seorang wanita muda digerebek petugas dalam keadaan tanpa busana di salah satu hotel berbintang di kawasan Bundo Kanduang, Padang.

Baca Juga

Wow, Jumlah PSK di Indonesia Capai 56 Ribu

Anggota DPR Andre Rosiade ikut dalam penggerebekan tersebut. Andre bahkan diisukan menjebak si PSK. Andre menegaskan dia hanya menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kita ingin buktikan bahwa prostitusi sudah sedemikian menyebarnya. Sudah semakin menjamur, bahkan dengan praktik yang dilakukan secara online. Saya ingin membuka mata bahwa ada PR besar bagi kita semua " ujar Andre, Selasa (4/2). (Knu)

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan