BK DPR Didesak Periksa Andre Rosiade Terkait Penggerebekan PSK di Padang

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 06 Februari 2020
BK DPR Didesak Periksa Andre Rosiade Terkait Penggerebekan PSK di Padang

Andre Rosiade (kiri) bersama pihak kepolisian saat melakukan penggerebekan terhadap NN di salah satu hotel di Kota Padang (Foto: istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe meminta Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa anggota DPR Andre Rosiade terkait penggerebekan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) di Padang.

Sebab, penggerebekan tersebut justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena kasimpang siuran informasi apalagi wanita yang diduga sebagai bagian dari prostitusi online sudah ditetapkan jadi tersangka.

Baca Juga

Akui Gerebek PSK di Hotel, Anak Buah Prabowo Bisa Dikenai UU ITE

Pemeriksaan terhadap Andre sangat penting karena penggerebekan kasus prostitusi online yang diikuti Andre Rosiade menjadi sorotan, setelah PSK yang sudah jadi tersangka merasa dijebak dan 'dipakai' terlebih dahulu.

"Saya pikir BK DPR harus segera memanggil dan memeriksa Andre kan penggerebekan itu justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat saat ini karena kasimpang siuran informasi dan pemeriksaan terhadap Andre sangat penting karena penggerebekan kasus prostitusi online yang diikuti Andre Rosiade menjadi sorotan, setelah PSK yang sudah jadi tersangka merasa dijebak dan 'dipakai' terlebih dahulu," kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/2).

Maksimus Ramses Lalongkoe
Maksimus Ramses Lalongkoe

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menilai, pengakuan wanita tersebut harus dijadikan informasi penting dalam menyelesaikan polemik penggerebekan ini.

Baca Juga

Lahan JNF Jakarta Pusat Jadi Tempat Mangkal PSK

Dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta ini juga mempertanyakan dasar hukum jebakan tersebut, sebab kewenangan menjebak itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bukan dilakukan oleh anggota DPR.

"Saya justru pertanyakan apakah anggota DPR punya hak menjebak dan menggerbek PSK? Bila punya hak kira-kira di UU dan pasal mana kewenangan itu? Kalau tidak maka tindakan itu merupakan perbuatan pidana dan berharap polisi harus mengusutnya secara adil dan profesional," ujar Ramses.

Untuk itu ia mendesak BK DPR agar segera memanggil dan memeriksa Andre agar tidak bertindak di luar tugasnya sebagai wakil rakyat.

Seperti diberitakan, Kasus penggerebekan prostitusi online di Padang oleh anggota DPR Andre Rosiade jadi sorotan. Selain kontroversi yang mengiringi kasus ini, PSK dan muncikari prostitusi online itu sudah ditetapkan jadi tersangka.

"Muncikari sama perempuan pelaku prostitusi jadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Stefanus Satake Bayu kepada wartawan, Rabu (5/2).

Penggerebekan yang disorot itu dilakukan Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar, Minggu (26/1) lalu. Seorang wanita muda digerebek petugas dalam keadaan tanpa busana di salah satu hotel berbintang di kawasan Bundo Kanduang, Padang.

Baca Juga

Wow, Jumlah PSK di Indonesia Capai 56 Ribu

Anggota DPR Andre Rosiade ikut dalam penggerebekan tersebut. Andre bahkan diisukan menjebak si PSK. Andre menegaskan dia hanya menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kita ingin buktikan bahwa prostitusi sudah sedemikian menyebarnya. Sudah semakin menjamur, bahkan dengan praktik yang dilakukan secara online. Saya ingin membuka mata bahwa ada PR besar bagi kita semua " ujar Andre, Selasa (4/2). (Knu)

#DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan