Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Juli 2021
Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK

Ilustrasi Guru. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemeritah Provinsi Jawa Timur membuka 11.220 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan guru SMA/SMK serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) di wilayah setempat.

"Jumlah itu karena kebutuhan guru di Jatim memang cukup tinggi. Bahkan hampir seluruh sekolah negeri yang diisi guru tidak tetap (GTT) cukup banyak," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi di Surabaya, Senin (26/7).

Kebutuhan ini disebabkan karena beberapa tahun terakhir banyak guru purnatugas dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Di lain sisi, jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru baru tidak seimbang dengan jumlah GTT.

Baca Juga:

Jelang Tutup Pendaftaran, 3,9 Juta Orang Daftar CPNS dan PPPK

Secara total, kebutuhan guru Jatim mencapai 42.883 orang, yang diisi oleh 27.892 aparatur sipil negara (ASN) dan 15.091 GTT.

"Karena selama ini jumlah yang purnatugas dan ASN yang baru masuk tidak proporsional. Jadi memang harapan kami perekrutan PPPK bisa mengakomodir kebutuhan guru di Jatim," ucapnya.

Berdasarkan data Disdik Jatim dari kuota 11.220, kebutuhan akan guru produktif cukup tinggi, yakni mencapai 3.608 kuota. Selanjutnya guru bimbingan konseling (BK) yang mencapai kuota 2.059, dan terakhir guru agama mencapai 200, yang sebanyak 193 kuota di antaranya diperuntukkan untuk guru agama Islam.

Dalam perekrutan PPPK, yang mendapatkan prioritas dalam penerimaan adalah para guru honorer berusia maksimal 59 tahun. Sedangkan dalam penerimaannya, ada tiga proses seleksi kompetensi yang memuat kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural akan diikuti pelamar.

Tahapan seleksi kompetensi ini meliputi seleksi kompetensi I, seleksi kompetensi II dan seleksi kompetensi III.

Apel PNS. (Foto: Antara)
Apel PNS. (Foto: Antara)

"Karena ada tiga tahap seleksi, kesempatan (peserta) lebih besar. Tahap satu pelamar dari GTT, jika seleksi kompetensi teknis pertama tidak lulus, mereka bisa ikut lagi di seleksi kesempatan kedua dengan pelamar PPPK dari umum. Jika tidak lulus juga, bisa ikut yang ketiga," katanya.

Perekrutan PPPK merupakan kesempatan bagus bagi GTT. Selama ini jumlah guru honorer menjadi beban tersendiri bagi sekolah, dan terbukti lewat penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang banyak diperuntukkan untuk gaji guru honorer.

"Arahan pemerintah para GTT yang mengikuti seleksi PPPK ada pembinaan di masing-masing lembaga, agar mampu mengikuti seleksi dengan baik. Kami juga melakukan pengawasan dan berupaya memberikan kompetensi tertentu sehingga GTT yang mengikuti PPPK bisa lolos," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

10 Instasi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS

#PNS #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #Aparatur Sipil Negara (ASN) #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Indonesia
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Seorang pegawai Kementerian Agama ditangkap Densus 88 atas dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Indonesia
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Program ini mengajak peserta untuk berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Indonesia
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Wagub Rano klarifikasi, Pemprov DKI mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak pada Hari Pertama Sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Indonesia
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Ancaman ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
Angga Yudha Pratama - Senin, 14 Juli 2025
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Indonesia
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Pramono meminta BKP DKI Jakarta untuk terus mengingatkan regulasi transportasi umum setiap rabu kepada para ASN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 Juli 2025
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Indonesia
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Jakarta menyediakan fasilitas transportasi umum gratis bagi ASN pada hari tersebut
Angga Yudha Pratama - Kamis, 10 Juli 2025
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Indonesia
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Sedangkan, Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Juni 2025
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Indonesia
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Bagikan