BI Harus Antisipasi Lonjakan Beban Bunga Utang Luar Negeri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Juli 2022
BI Harus Antisipasi Lonjakan Beban Bunga Utang Luar Negeri

Bank Indonesia. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengisyaratkan kemungkinan akan naikkan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan 26-27 Juli 2022.Bahkan, beberapa ekonom memperkirakan besaran suku bunga akan lebih tinggi mencapai 100 basis poin.

Saat ini, inflasi Amerika Serikat (AS) tekkah yang mencapai 9,1 persen pada Juni 2022. Bank Indonesia (BI) diminta segera mengantisipasi dampak inflasi terutama untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

Data Inflasi AS Tekan Laju Kripto

"Ini tentu perlu juga diantisipasi, karena terutama dengan menjaga nilai tukar rupiah dengan policy yang tepat dari BI, agar beban utang dolar beserta bunganya tidak naik tinggi," kata Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Selasa (19/7)

Menurut Didi, inflasi yang terjadi di AS akan berdampak kepada banyak negara. Pasalnya, AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan 80 persen transaksi di dunia berbasis AS dolar.

"Utamanya jika utang negara tersebut memakai dolar," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat menegaskan, utang Indonesia jika digabungkan swasta dan pemerintah lumayan besar.

"Menambah utang rupiah kepada rakyat sendiri dengan surat berharga, ini akan mengurangi jumlah uang beredar sekaligus Inflasi," katanya.

Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Juli 2022, perkembangan inflasi sampai dengan minggu kedua Juli 2022m diperkirakan sebesar 0,59 persen (mtm).

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar USD 406,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 410,1 miliar. Secara tahunan, ULN Mei 2022 terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy). (Pon)

Baca Juga:

Inflasi Melonjak, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Warga

#Bank Indonesia #Suku Bunga Acuan #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Dedi menjelaskan angka Rp 4,17 triliun yang dikutip Menkeu Purbaya merupakan data BI merujuk pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Baca juga:
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Bagikan