Inflasi Melonjak, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Warga

MerahPutih.com - Dunia tengah dihadapkan pada inflasi yang tinggi, serta masalah pasokan pangan. Bank-bank sentral berbagai negara telah melakukan perubahan kebijakan moneter dengan menaikan suku bunga, yang akan berdampak pada Indonesia.

Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati mengingatkan, tingginya inflasi Amerika Serikat dan berbagai negara, akan berdampak ke Indonesia.

Baca Juga:

Tekan Inflasi, Bank Sentral di Berbagai Negara Naikkan Suku Bunga

Apalagi, ada rencana Bank Sentral Amerika Serikat The Fed bakal menaikkan suku bunga, yang dapat mendorong pelemahan rupiah, memicu keluarnya modal, serta kenaikan harga komoditas.

Namun, kata Anggota Komisi XI DPR RI ini, adanya sisi keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia. Misalnya, kenaikan komoditas batu bara, dan sawit yang menguntungkan bagi Indonesia.

"Karena kita adalah negara eksportir komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak mentah akan berbeda karena kita negara importir,” imbuhnya.

Anis menekankan, saat ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menjaga daya beli masyarakat, karena inflasi akan berdampak pada kenaikan harga, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah.

"Kondisi masyarakat kita saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi, dan sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli," ujarnya.

Ia meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dengan berupaya keras untuk tidak menaikkan BBM, listrik dan gas karena hal ini akan semakin memberatkan beban masyarakat.

"Apalagi dengan PPN yang baru saja naik menjadi 11 persen dan harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, pemberian subsidi bagi petani dan nelayan," ungkapnya.

Ia mengingatkan, satu hal yang harus dicermati oleh pemerintah adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor. Ketergantungan ini selain memicu naiknya inflasi memperparah depresiasi nilai tukar rupiah.

"Untuk itu, sangat penting upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pada potensi dalam negeri," kata dia.

Termasuk, lanjut Anis, menjaga ketahanan pangan yang tidak hanya diarahkan untuk mencapai kecukupan pangan, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

"Secara nyata harus diwujudkan dalam setiap aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia beruntung karena harga komoditas ekspor andalan meningkat di global, yang mengerek penerimaan negara meningkat drastis.

"Tapi anggaran kami menanggung beban subsidi yang sangat besar untuk bahan bakar," ujar Menkeu.

Sebelumnya, BPS mencatat, pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,61 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,09.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2022 sebesar 3,19 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,35 persen.

Komponen inti pada Juni 2022 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Juni) 2022 sebesar 1,82 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 2,63 persen. (Pon)

Baca Juga:

Bank Sentral Singapura Perketat Kebijakan Moneter Demi Melawan Inflasi