Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ekonom dan analis pasar modal Ferry Latuhihin memprediksi tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Bahkan, ia memperkirakan kurs rupiah berpotensi menembus level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Ferry, salah satu faktor utama yang menekan rupiah saat ini adalah kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun atau US Treasury 10 tahun.
“Sekarang tekanan terhadap rupiah bertambah. Yield US 10-Treasury sudah di 4,6 persen dan bisa naik ke 4,9 persen,” kata Ferry kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/5).
Kenaikan yield obligasi AS biasanya mendorong investor global memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Kondisi itu membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan.
Baca juga:
Rupiah Melemah, Perajin Tahu-Tempe Kelabakan Hadapi Lonjakan Harga Kedelai
Selain faktor eksternal tersebut, Ferry menilai lonjakan harga minyak dunia turut mempersempit ruang penguatan rupiah.
“Harga minyak yang terus merangkak naik juga tidak memberikan ruang bagi rupiah untuk bertahan walaupun BI mati-matian intervensi,” ujarnya.
Dengan kombinasi tekanan dari yield obligasi AS dan kenaikan harga minyak, Ferry memperkirakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah bisa menyentuh level psikologis baru dalam waktu dekat.
“Minggu ini naga-naganya dolar bisa ke Rp 18.000,” katanya.
Baca juga:
Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.529 per Dolar AS, Level Terendah Sepanjang Masa
Ferry juga menyoroti sentimen investor asal China terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurut dia, sejumlah pelaku usaha China mulai menyampaikan keberatan terhadap beberapa kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan pajak dan royalti.
Ia menilai apabila sentimen negatif investor terus berlanjut, tekanan terhadap rupiah berpotensi semakin besar.
“Kekuatan lain yang bisa menghancurkan rupiah adalah China yang sangat kecewa,” ucapnya.
Ferry menekankan stabilitas rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor global, tetapi juga persepsi investor terhadap kepastian dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga kebijakan yang mampu mempertahankan kepercayaan pasar serta mendorong arus modal masuk ke dalam negeri. (Pon)
