Bharada E Bisa Dapat Perlindungan dari LPSK
Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada E (kiri) berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
MerahPutih.com - Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bharada E ternyata bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca Juga
Bharada E Mengaku sebagai Sopir Bukan Ajudan Irjen Ferdy Sambo
"Dalam konteks status tersangka itu sesuai UU hanya diberikan perlindungan apabila dia sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama (dengan penegak hukum)," kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Kamis (4/8)
Dijelaskan Edwin, subjek hukum yang bisa dilindungi oleh LPSK hanya saksi, korban, terlapor, ahli, dan saksi pelaku atau justice collaborator. Karena itu, Bharada E harus jadi justice collaborator jika ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK.
Baca Juga
Polri Beri Pendampingan Psikolog kepada Istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E
Namun, kata Edwin, Bharada E harus memenuhi dua syarat untuk jadi justice collaborator. Adapun dua syarat itu, yakni Bharada E bukan pelaku utama dan mau bekerja sama mengungkap peristiwa itu.
"Keuntungannya dapat tuntutan ringan dan terjamin hak-hak terpidana. Itu diatur dalam UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," jelas Edwin.
Sebelumnya, polisi menetapkan Bharada E sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Polisi mengklaim Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo pada Jumat (8/7).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah membentuk tim khusus untuk mengusut insiden tersebut. Tak hanya itu, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus tersebut. (Pon)
Baca Juga
Bharada E Ditetapkan Tersangka Penembakan Brigadir J, Ferdy Sambo Segera Diperiksa
Bagikan
Berita Terkait
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri, Laras Faizati Divonis Masa Percobaan 6 Bulan
Hasutan Pembakaran Mabes Polri, Laras Faizati Divonis 6 Bulan Percobaan
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
6 Orang Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Diduga 'Mata Elang' di Kalibata Jakarta
Apel Kasatwil 2025 Digelar 3 Hari, Lebih dari 600 Pejabat Kepolisian Hadir di Mako Brimob
Mabes Polri Respons Putusan MK, Atur Ulang Penugasan Anggota ke Jabatan Sipil
MK Putuskan Polisi Aktif Dilarang Jabat di Luar Institusi, Mabes: Itu Berdasar Permintaan