Besok, BK Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Pelanggaran Interpelasi Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Februari 2022
Besok, BK Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Pelanggaran Interpelasi Formula E

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akan menjadwalkan pemanggilan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait Rapat Paripurna Interpelasi Formula E.

Anggota BK DPRD DKI dari Fraksi PSI August Hamonangan mengatakan, pemeriksaan terhadap Prasetyo untuk menggali keterangan ihwal interpelasi Formula E diagendakan Rabu (9/2) besok.

"Rencananya besok," kata August saat dikonfirmasi awak media, pada Selasa (8/2).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Bawa Satu Bundel Dokumen Formula E saat Dipanggil KPK

Meski begitu, August belum bisa dipastikan apakah pemeriksaan tersebut akan digelar secara terbuka atau tertutup. Karena, hal itu hingga kini masih dibahas oleh pihaknya.

"Ini sedang dibahas," pungkasnya.

Diketahui, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dilaporkan ke BK oleh 7 fraksi yakni Fraksi Gerindra, PKS, PAN, PPP-PKB, NasDem, Demokrat, dan Golkar lantaran dinilai telah melakukan rapat paripurna interpelasi secara ilegal oleh tujuh fraksi di DPRD.

Baca Juga;

Bantah Omongan Anies, Ketua DPRD Sebut Formula E untuk Warga Asing

Rapat paripurna itu dikarenakan melanggar administrasi rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Prasetyo telah dilaporkan ke BK sejak 28 September lalu. Dikarenakan laporan terhadap dirinya tersebut tak kunjung diproses, ia pun merasa seperti disandera dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi tersebut.

"Intinya saya disandera oleh satu situasi yang sebetulnya situasi itu enggak ada apa-apanya," ucap Prasetyo di gedung DPRD DKI, Rabu (26/1). (Asp)

Baca Juga:

Jakpro Umumkan Pemenang Tender Sirkuit Formula E

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan