Bertemu Pimpinan Ceko, Puan Singgung Kerja Sama Ekonomi Hijau

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 13 Mei 2025
Bertemu Pimpinan Ceko, Puan Singgung Kerja Sama Ekonomi Hijau

Ketua DPR RI Puan Maharani bertukar cinderamata usai pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua DPR Republik Ceko Jan Skopecek (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen negara Aljazair, Bahrain, Oman dan Republik Ceko disela-sela Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Gedung DPR RI. Ia pun mendorong peningkatan kerja sama.

Dalam pertemuan itu, Puan mengajak para negara sahabat untuk memperat kerja sama Parlemen, dengan berinvestasi di bidang pendidikan, pariwisata, pertahanan dan kerjasama lainnya. Seperti pertanian syariah dan kota bersaudara atau sister city.

Baca juga:

Dikeluhkan Jamaah Haji, DPR Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

Rangkaian pertemuan ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/5). Pertempuan masing-masing delegasi parlemen digelar secara terpisah. Dalam bilateral meeting dengan 4 negara, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR Irine Yusiana Roba Putri serta Anggota BKSAP DPR Gilang Dhielafararez, dan Mufti Anam.

Pertama, Puan bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair, Ibrahim Boughali. Kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Parlemen Kerajaan Bahrain, Ahmed bin Salman Al Musalam. Dilanjutkan dengan Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman, Khalid Hilal Nasser Al Maawali, dan terakhir bertemu dengan Wakil Ketua DPR Republik Ceko, Jan Skopecek.

Bertemu Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair, Ibrahim Boughali, Puan mengatakan hubungan bilateral Indonesia-Aljazair memiliki kepentingan, diantaranya peningkatan investasi energi, ekspansi perdagangan serta diversifikasi kerja sama bilateral. Ia mendorong agar kerja sama di bidang ekonomi dan investasi bisa diperkuat.

"Saya mendorong Indonesia melihat potensi besar dalam menjalin kemitraan dengan Aljazair, khususnya di sektor infrastruktur, pertambangan, serta industri makanan," kata Puan.

Menurut Puan, kedua negara juga dapat mendorong hubungan antar masyarakat melalui peningkatan-peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda dan bidang pariwisata. Termasuk direct flight untuk mendukung pariwisata kedua negara.

"Kerja sama di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Aljazair merupakan salah satu hal yang dapat ditingkatkan," tuturnya.

Sementara itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Parlemen Kerajaan Bahrain, Ahmed bin Salman Al Musalam, Puan menyebut Indonesia menganggap Bahrain sebagai salah satu mitra dagang penting di Timur Tengah. Bahkan perdagangan Indonesia-Bahrain di tahun 2024 meningkat 13,8 persen dari tahun sebelumnya.

Dikatakan Puan, Bahrain telah menjadi pasar bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia, seperti kendaraan bermotor, produk kertas, produk kayu, makanan, alas kaki, suku cadang mobil, garmen. Untuk itu, ia menilai hubungan yang lebih erat antara pihak swasta dari Indonesia dan Bahrain perlu didorong, agar potensi dari masing-masing negara dapat lebih dikenali.

"Saya juga mengundang pihak Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya pada sektor energi terbarukan. Saya melihat peluang kerja sama ekonomi yang dapat dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta seperti mengadakan promosi bersama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi," paparnya.

"Di bidang pendidikan, beberapa kerja antar universitas/perguruan tinggi Indonesia dan Bahrain telah berjalan, khususnya di bidang pertanian dan ekonomi syariah," sambung Puan.

Perihal kerjasama ekonomi juga diungkapkan Puan saat bertemu Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman, Khalid Hilal Nasser Al Maawali. Diketahui nilai perdagangan Indonesia-Oman menempati posisi ketiga terbesar di antara negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC). Bahkan nilai ekspor kedua negara sama-sama mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya yakin dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, potensi kerja sama ekonomi kedua negara sangat memungkinkan untuk dimaksimalkan," ungkapnya.

Selain dengan 3 negara anggota OKI, Puan melakukan bilateral meeting dengan Ceko yang hadir di PUIC ke-19 sebagai negara observer. Ceko sendiri bukan merupakan anggota OKI.

Bertemu Wakil Ketua DPR Republik Ceko, Jan Skopecek, Puan menyatakan harapannya agar kerja sama ekonomi Indonesia-Ceko dapat terus meningkat. Termasuk dengan mengeksplorasi potensi kerja sama ekonomi lainnya, seperti ekonomi hijau dalam bentuk perdagangan karbon dan penyimpanan karbon.

Baca juga:

Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

"Ceko merupakan salah satu mitra ekonomi penting Indonesia di Eropa Tengah, dengan total perdagangan bilateral yang terus meningkat. Ceko juga merupakan investor terbesar kedua di Indonesia di antara negara-negara Eropa Tengah," ucap Puan.

Puan juga menyinggung soal kerja sama pertahanan saat pertemuan dengan delegasi Ceko. Ia menyambut baik upaya kedua negara yang ingin meningkatkan kerja sama, dari transfer teknologi dalam industri pertahanan hingga peluang kerja sama akademik di Universitas Pertahanan Ceko.

Menurut Puan, kerja sama ini membawa manfaat besar bagi kedua negara dalam menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam memperkuat keamanan regional dan global.

Melalui pertemuan ini, Puan juga ingin meminta dukungan Parlemen Ceko dalam percepatan perundingan I-EU CEPA. Ia berharap, perundingan ini dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Saya juga meminta dukungan Parlemen Ceko untuk melawan kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia," pungkasnya. (Pon)

#Puan Maharani #DPR RI #Ketua DPR RI #Ketua DPR Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Bagikan