Berkas Ahok Akan Ditindaklanjuti KPK
Prabowo Soenirman anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta (Foto: Facebook Prabowo Soenirman)
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD DKI Jakarta, hari ini, Senin (30/11). Ahok dilaporkan ke KPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat seluas 36 hektare.
"Kami ke KPK untuk menyerahkan tembusan berkas Pansus LHP BPK. Salah satu rekomendasi kami meminta KPK mengambil langkah hukum karena Pemprov DKI tidak mengikuti rekomendasi BPK dan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191 miliar," ujar Wakil Ketua Pansus LHP BPK Prabowo Soenirman, Senin (30/11).
Selain data yang diserahkan Pansus LHP BPK, sebelumnya pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyampaikan data tambahan soal pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK. Amir melapor ke KPK pada 19 Agustus lalu. Ia lalu menerima surat tanggapan dari KPK pada 10 September.
"Setelah mereka mempelajari, mereka jawab tanggapan bahwa akan ditindaklanjuti. Sudah ada surat itu, saya mendapatkan data baru. Ada kejanggalan dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu terlihat pada nilai jual objek pajak (NJOP). Perbedaan yang sangat ganjil adalah dari 2009 sampai 2013 tidak ada kenaikan Rp12 juta saja. Pada 2014, tiba-tiba naik jadi Rp20 juta. Ini keterangan NJOP dari pelayanan pajak," ujar Amir. (aka)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan