Mula Akmal
MerahPutih.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi Pemilu 2024 akan ada banyak potensi konflik, khususnya pada hal-hal tidak terduga.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat ada hal yang perlu menjadi perhatian di Pemilu 2024. Yaitu politik identitas suku,ras, agama, dan antargolongan (SARA), politik uang dan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri dan kepala desa.
Baca Juga:
Termasuk pemutakhiran data pemilih, kerumitan pemungutan dan penghitungan percepatan hasil terakhir hoax atau berita bohong.
"Maka kerja sama pemangku kepentingan dibutuhkan, agar ini menjadi perhatian kita bersama," kata Bagja, Kamis (11/8).
Selain itu, Bagja mengingatkan walaupun Bawaslu dan KPU punya pengalaman Pemilu dengan lima kotak suara, namun tidak dengan Pilkada yang berbarengan di 2024 mendatang.
Terlebih, di tahun 2024, akan ada 514 Pemilihan Bupati dan Walikota, lalu 33 Pemilihan Gubernur.
"Ini tentunya berpotensi membuat penyelenggara kewalahan. Kalau dibayangkan ya tidak terpikirkan, karena kami penyelenggara akan repot, maka kami perlu dukungan," tuturnya.
Baca Juga:
Jelang Verifikasi Parpol, Bawaslu Minta Jajarannya Bekerja Sesuai Regulasi
Bagja memastikan, Bawaslu tidak akan bekerja dengan tangan kosong sehingga strategi telah disiapkan. Seperti pencegahan potensi pelanggaran dengan pengawasan secara langsung.
Langkah ini dapat dipecahkan dengan identifikasi, pemetaan kerawanan dan pelanggaran pemilu, juga koordinasi, supervisi, membimbing, memantau dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.
"Lalu bisa juga dengan koordinasi melibatkan instansi Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga," kata dia.
Bawaslu pun bersiap melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa. (Knu)
Baca Juga:
