Bawaslu Sebut Ada Potensi WNI di Luar Negeri Kurang Informasi soal Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
Bawaslu Sebut Ada Potensi WNI di Luar Negeri Kurang Informasi soal Pemilu 2024

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persiapan menggelar proses Pemilihan Umum bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terus diperkuat.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty ingin komunitas digital terkait pengawasan partisipatif digital dalam aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu' bisa menjangkau warga negara indonesia yang ada di luar negeri. Maka dari, dia meminta aplikasi tersebut untuk diperkuat.

Baca Juga:

Bawaslu Ingatkan Timsel Hati-Hati Pilih Peserta Seleksi

Lolly mengungkapkan banyak WNI di luar negeri kurang mendapatkan akses terkait Pemilu 2024 baik dari segi informasi, sosialiasi, maupun nantinya kampanye.

Seperti misalnya di Singapura, sebut dia, sangat ketat tidak memperbolehkan sama sekali kampanye dilakukan, akses informasi seseorang terbatas terkait Pemilu 2024.

"Kita berjuang untuk di sini (Indonesia) memastikan semua orang dapat informasi cukup, tapi bagi pemilih di luar negeri informasi sulit dijangkau karena mengikuti hukum di negara bersangkutan," ungkap Lolly yang dikutip di Jakarta, Selasa (28/2).

Dia menegaskan pengawas pemilu harus menajamkan lagi kreatifitas dalam membangun akses supaya hadirnya pengawasan partisipatif.

Bagi Lolly, hal itu tidak akan lahir dari ruang kosong, perlu pemikiran banyak jajaran pengawas pemilu dengan latar pengalaman berbeda serta lokalitas kedaerahan yang berbeda pula.

Baca Juga:

Bawaslu Peringatkan KPU Adanya Daerah Berpotensi Golput

"Kita harus menghadirkan pengawas partisipatif, setelah hadiri pemgawas partisipatif harus berfungis dan mampu bergerak," papar dia.

Lolly mengingatkan Bawaslu mempunyai mimpi besar yakni pengawasan partisipatif yang kuat di masa yang akan datang.

Maka dia meyakinkan agar pengawas pemilu harus membangunnya mulai hari ini.

"Kita punya mimpi Bawaslu punya kekuatan yang sangat kuat sehingga orang ketika pemilu tidak lagi hanya nyoblos, tapi nyoblos setelah itu melakukan pengawasan," kata Lolly.

Sekedar informasi, terdapat 1,8 juta Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di luar negeri saat Pemilu 2024 ini.

Secara rincian, terdapat 1.806.714 Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di luar negeri, dengan komposisi perempuan sebanyak 1.064.755 jiwa dan pria sebanyak 740.105 jiwa. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Potensi Kerawanan Pemilu di Luar Negeri Sebelum Pemungutan Suara

#Bawaslu #Bawaslu RI #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan