Bawaslu Sebut Ada Potensi WNI di Luar Negeri Kurang Informasi soal Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
Bawaslu Sebut Ada Potensi WNI di Luar Negeri Kurang Informasi soal Pemilu 2024

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persiapan menggelar proses Pemilihan Umum bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terus diperkuat.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty ingin komunitas digital terkait pengawasan partisipatif digital dalam aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu' bisa menjangkau warga negara indonesia yang ada di luar negeri. Maka dari, dia meminta aplikasi tersebut untuk diperkuat.

Baca Juga:

Bawaslu Ingatkan Timsel Hati-Hati Pilih Peserta Seleksi

Lolly mengungkapkan banyak WNI di luar negeri kurang mendapatkan akses terkait Pemilu 2024 baik dari segi informasi, sosialiasi, maupun nantinya kampanye.

Seperti misalnya di Singapura, sebut dia, sangat ketat tidak memperbolehkan sama sekali kampanye dilakukan, akses informasi seseorang terbatas terkait Pemilu 2024.

"Kita berjuang untuk di sini (Indonesia) memastikan semua orang dapat informasi cukup, tapi bagi pemilih di luar negeri informasi sulit dijangkau karena mengikuti hukum di negara bersangkutan," ungkap Lolly yang dikutip di Jakarta, Selasa (28/2).

Dia menegaskan pengawas pemilu harus menajamkan lagi kreatifitas dalam membangun akses supaya hadirnya pengawasan partisipatif.

Bagi Lolly, hal itu tidak akan lahir dari ruang kosong, perlu pemikiran banyak jajaran pengawas pemilu dengan latar pengalaman berbeda serta lokalitas kedaerahan yang berbeda pula.

Baca Juga:

Bawaslu Peringatkan KPU Adanya Daerah Berpotensi Golput

"Kita harus menghadirkan pengawas partisipatif, setelah hadiri pemgawas partisipatif harus berfungis dan mampu bergerak," papar dia.

Lolly mengingatkan Bawaslu mempunyai mimpi besar yakni pengawasan partisipatif yang kuat di masa yang akan datang.

Maka dia meyakinkan agar pengawas pemilu harus membangunnya mulai hari ini.

"Kita punya mimpi Bawaslu punya kekuatan yang sangat kuat sehingga orang ketika pemilu tidak lagi hanya nyoblos, tapi nyoblos setelah itu melakukan pengawasan," kata Lolly.

Sekedar informasi, terdapat 1,8 juta Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di luar negeri saat Pemilu 2024 ini.

Secara rincian, terdapat 1.806.714 Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di luar negeri, dengan komposisi perempuan sebanyak 1.064.755 jiwa dan pria sebanyak 740.105 jiwa. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Potensi Kerawanan Pemilu di Luar Negeri Sebelum Pemungutan Suara

#Bawaslu #Bawaslu RI #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Bagikan