Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Penggunaan politik identitas diprediksi masih terjadi jelang Pemilu 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja melihat, faktor penyebab cara berpolitik tersebut muncul yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soal menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.
Lalu, ada kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa serta terakhir faktor media (mainstream dan media sosial).
Baca Juga:
Survei CiGMark, PDIP Raih Dukungan Terbesar Jika Pemilu Digelar Hari Ini
"Prediksi kami yang paling besar ke depan, politik identitas akan dipakai sebagai serangan terhadap parpol atau kepentingan politik tertentu," terang Bagja yang dikutip Rabu (6/7).
Ia menduga, politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elite seperti kelompok politik dan timnya dengan bentuk penyebaran isu dan hoaks.
"Ini konsen kita bersama," tegas Bagja.
Menurutnya, pidato politik dapat digunakan partai politik dengan cara menebar isu SARA.
Berdasarkan pengalaman pemilu yang sebelumnya, ditemukan kasus penyebaran ujaran kebencian di rumah ibadah, sehingga terjadi polarisasi pada tokoh agama.
Baca Juga:
Kapolri Sebut Polarisasi Masyarakat saat Pemilu 2019 Belum Berakhir
Untuk menekan masifnya politik identitas, Bawaslu tengah siapkan beberapa strategi.
Di antaranya, pendekatan kelompok masyarakat, menyiapkan buku ceramah enam agama yang berhubungan pemilu dan menolak politisasi SARA, intellegence media management, dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Bagja berharap, masyarakat bisa merayakan perbedaan dan menjadikannya suatu potensi dalam pembangunan demokrasi.
"Media sosial harus kita anggap pemersatu dalam hal yang positif," tutup Bagja. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Berharap jadi Laboratorium Kepemiluan di Tanah Air
