Bawaslu Berharap jadi Laboratorium Kepemiluan di Tanah Air

MerahPutih.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di depan mata. Bahkan, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 14 Juni lalu.

Dalam rangka memperkuat sistem kepemiluan di Indonesia khususnya menyambut Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) segera menerbitkan Jurnal Adhyasta Pemilu 2022.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap, karya ilmiah Bawaslu dapat menjadi rujukan setiap orang. Sehingga Bawaslu dapat menjadi laboratorium kepemiluan.

Baca Juga:

Bawaslu Ingatkan Potensi Penggunaan Dana Desa pada Pemilu 2024

"Jadi, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri (meneliti soal kepemiluan), cukup ke Bawaslu saja ada laboratorium pemilu," ujarnya dalam keterangan persnya, Selasa (5/7).

Bukan tanpa alasan, Totok mengatakan demikian, sebab Indonesia memiliki ribuan suku, ratusan bahasa dan puluhan partai politik.

"Ada juga sistem Noken (sistem pemungutan suara khusus di Papua) di Indonesia. Wah, itu adalah laboratorium pemilu yang luar biasa," tuturnya.

Untuk itu, dia mengajak seluruh jajaran mengembangkan jurnal ilmiah milik Bawaslu. Totok juga berharap, Jurnal Adhyasta Pemilu dapat masuk dalam Sinta satu (science and technology index) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, terlebih dapat masuk indeks internasional scopus.

Baca Juga:

Bawaslu Persiapkan Berbagai Aturan Hadapi Sengketa Pendaftaran Partai Politik

Sebagai informasi, Sinta merupakan portal yang berisi tentang kinerja Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) antara lain kinerja peneliti, kinerja jurnal, kinerja institusi iptek, dan author atau penulis jurnal.

"Saya berharap kita bersama-sama mengembangkan bagaimana jurnal ini (Adhyasta Pemilu) menjadi kiblat," tegas Totok.

Jurnal Adhyasta Pemilu Volume 5 tahun 2022 akan terdapat lima naskah yakni:

1. High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam.

2. Kampung Pengawasan Partisopatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu.

3. Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth.

4. Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi.

5. Perempuan sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman. (Knu)

Baca Juga:

KIPP Soroti Komisioner Bawaslu Diduga Rangkap Jabatan