Kapolri Sebut Polarisasi Masyarakat saat Pemilu 2019 Belum Berakhir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 05 Juli 2022
Kapolri Sebut Polarisasi Masyarakat saat Pemilu 2019 Belum Berakhir

Kapolri Jenderal Listyo S Prabowo, membacakan sambutan pada puncak peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara, Selasa (5/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dampak dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih terjadi. Salah satunya adalah polarisasi yang masih bisa dirasakan hingga saat ini, sebagai mana diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan," kata Sigit saat menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Bhayangkara Ke-76 di Semarang seperti disiarkan secara virtual, Selasa (5/7).

Baca Juga:

Jokowi Minta Polri Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Sigit menjelaskan bahwa polarisasi itu telah memecah belah masyarakat sehingga berbahaya bagi kemajuan bangsa. Dengan itu, dia mengatakan, pihaknya bakal melakukan pencegahan agar semua itu tidak terjadi.

Menurut Kapolri, polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada Pemilu, Pilpres, Pileg, Pilkada serentak 2024 mendatang.

"Karena konflik sosial dan perpecahan tentunya menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan, Polri terus mengedepankan upaya pencegahan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kita juga tidak ragu-ragu terhadap kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat memecah belah persatuan dan kesatuan," ujar Sigit.

Baca Juga:

Tugas Berat dari Jokowi untuk Polri yang Mesti Berjalan Sukses

Sigit menjelaskan, Polri saat ini memprioritaskan upaya pencegahan berupa kontraradikalisasi, pengarusutamaan moderasi beragama, hingga internalisasi nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan.

Rangkaian Hari Bhayangkara Ke-76 ini menjadi momentum dalam mempersiapkan diri menjelang Pemilu 2024 nanti.

Dia mengatakan, kesiapan tersebut dapat digambarkan dalam tema kegiatan Bhayangkara yang mengusung tema Persatuan dan Kesatuan. (Knu)

Baca Juga:

Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

#Kapolri Listyo #Listyo Sigit Prabowo #Polri #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Identifikasi Korban KM Virgo Transport 8 masih Berjalan, Polri Cocokkan DNA 9 Korban dan Keluarga
Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan informasi yang diperoleh dari keluarga korban dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Identifikasi Korban KM Virgo Transport 8 masih Berjalan, Polri Cocokkan DNA 9 Korban dan Keluarga
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Olahraga
Tak Hanya di Lapangan, Polisi Juga Lakukan Patroli Siber selama FIFA ASEAN CUP 2026
Pola pengamanan disiapkan untuk menghadapi tingginya mobilitas selama turnamen, termasuk pergerakan suporter.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Tak Hanya di Lapangan, Polisi Juga Lakukan Patroli Siber selama FIFA ASEAN CUP 2026
Indonesia
Amankan FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta dan Bandung, Polri Kerahkan 5.641 Personel
Polri mengerahkan 5.641 personel untuk mengamankan rangkaian FIFA ASEAN Cup 2026.
Yusuf Abdillah - Senin, 21 September 2026
Amankan FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta dan Bandung, Polri Kerahkan 5.641 Personel
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Kortastipidkor Polri mendukung rencana DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Indonesia
Bareskrim Ungkap Sindikat Pornografi Modus Live Streaming di TikTok, Berujung ke Aplikasi Tevi
Para pelaku memanfaatkan fitur siaran langsung untuk membangun jumlah penonton dan interaksi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Bareskrim Ungkap Sindikat Pornografi Modus Live Streaming di TikTok, Berujung ke Aplikasi Tevi
Bagikan