Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bawaslu Peringatkan Kontestan Pemilu Hindari Politik Uang

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 22 September 2023
Bawaslu Peringatkan Kontestan Pemilu Hindari Politik Uang

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persoalan politik uang masih menjadi ancaman bagi tahapan Pemilu 2024.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh kalangan masyarakat dapat menyatakan politik uang adalah musuh bersama.

Baca Juga:

Sejumlah Daerah Dianggap Bawaslu Rawan Pelanggaran Netralitas ASN saat Pemilu

Pasalnya, dia menyatakan politik uang dapat merusak integritas dari pemimpin yang akan datang.

Herwyn menegaskan bagi Bawaslu penyelenggaran pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin atau legislatif, tapi pemilu juga membuat publik berpartisipasi terlibat di dalamnya.

Sehingga, dia melihat politik uang adalah hal tidak etis yang harus disadari banyak orang.

"Perlu kita kerja bersama secara gotong royong pemangku stakeholder menyatakan politik uang adalah musuh bersama. Ini mempengaruhi integritas yang terpilih dan akan membuat keterpilihan bisa cacat," tutur Herwyn di Jakarta, Jumat (22/9).

Dari hal tersebut, dia meminta untuk partai, calon peserta pemilu, tim sukses dapat menahan diri berkampanye atau mengajak publik dalam memilih.

Herwyn meminta dalam tahap sosialisasi ini peserta pemilu diharapkan memberikan ilmu-ilmu yang mencerahkan.

Baca Juga:

Bawaslu Wacanakan Penjabat Kepala Daerah Tidak Dibolehkan Maju Pilkada

"Kami imbau peserta pemilu maupun juga nantinya berkontestasi agar menahan diri, berikan edukasi yang mencerahkan. Bahkan kita semua berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik hal etis yang bisa dilakukan," ujarnya.

Dalam proses pencegahan, Herwyn menyampaikan Bawaslu akan terus berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Provinsi hingga kecamatan untuk memastikan pengawasan melekat.

Forum warga, tambah dia, akan dimaksimalkan untuk sosialisasi terkait tolak politi uang diharapkan daerah-daerah bebas dari transaksional yang menciderai demorasi.

"Politik uang isu yang harus kita berantas bersama, maka kita selalu berikan langkah pencegahan. Biarkan pemilih dapat memilih sesuai dengan kata hati, rakyat diberi hak kebebasan atas itu," tutup Herwyn. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Desak TikTok Gerak Cepat Hapus Konten Hoaks dan Misinformasi Soal Pemilu

#Bawaslu #Pemilu #Pemilu 2024 #Pileg #Politik #Politik Uang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Bagikan