Bawaslu Peringatkan Kontestan Pemilu Hindari Politik Uang

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 22 September 2023
Bawaslu Peringatkan Kontestan Pemilu Hindari Politik Uang

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persoalan politik uang masih menjadi ancaman bagi tahapan Pemilu 2024.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh kalangan masyarakat dapat menyatakan politik uang adalah musuh bersama.

Baca Juga:

Sejumlah Daerah Dianggap Bawaslu Rawan Pelanggaran Netralitas ASN saat Pemilu

Pasalnya, dia menyatakan politik uang dapat merusak integritas dari pemimpin yang akan datang.

Herwyn menegaskan bagi Bawaslu penyelenggaran pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin atau legislatif, tapi pemilu juga membuat publik berpartisipasi terlibat di dalamnya.

Sehingga, dia melihat politik uang adalah hal tidak etis yang harus disadari banyak orang.

"Perlu kita kerja bersama secara gotong royong pemangku stakeholder menyatakan politik uang adalah musuh bersama. Ini mempengaruhi integritas yang terpilih dan akan membuat keterpilihan bisa cacat," tutur Herwyn di Jakarta, Jumat (22/9).

Dari hal tersebut, dia meminta untuk partai, calon peserta pemilu, tim sukses dapat menahan diri berkampanye atau mengajak publik dalam memilih.

Herwyn meminta dalam tahap sosialisasi ini peserta pemilu diharapkan memberikan ilmu-ilmu yang mencerahkan.

Baca Juga:

Bawaslu Wacanakan Penjabat Kepala Daerah Tidak Dibolehkan Maju Pilkada

"Kami imbau peserta pemilu maupun juga nantinya berkontestasi agar menahan diri, berikan edukasi yang mencerahkan. Bahkan kita semua berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik hal etis yang bisa dilakukan," ujarnya.

Dalam proses pencegahan, Herwyn menyampaikan Bawaslu akan terus berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Provinsi hingga kecamatan untuk memastikan pengawasan melekat.

Forum warga, tambah dia, akan dimaksimalkan untuk sosialisasi terkait tolak politi uang diharapkan daerah-daerah bebas dari transaksional yang menciderai demorasi.

"Politik uang isu yang harus kita berantas bersama, maka kita selalu berikan langkah pencegahan. Biarkan pemilih dapat memilih sesuai dengan kata hati, rakyat diberi hak kebebasan atas itu," tutup Herwyn. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Desak TikTok Gerak Cepat Hapus Konten Hoaks dan Misinformasi Soal Pemilu

#Bawaslu #Pemilu #Pemilu 2024 #Pileg #Politik #Politik Uang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bestari Barus Mantap ke PSI, Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Perjuangan Politik
Bestari mengaku sangat tersentuh dengan pidato Jokowi dalam Kongres PSI di Solo.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Bestari Barus Mantap ke PSI, Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Perjuangan Politik
Indonesia
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Indonesia
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Indonesia
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Setelah muktamar, akan diputuskan apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Dunia
Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai
Politisi berusia 58 tahun itu memulai karir politiknya di Partai Thai Rak Thai yang didirikan eks perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai
Bagikan