Bawaslu Minta Ubah Metode Kampanye Calon Kepala Daerah Tatap Muka

MerahPutih.com - Desakan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda terus mengemuka. Salah satu alasannya adalah rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus.

Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU mengubah metode dalam tahapan kampanye dari tatap muka menjadi kegiatan virtual.

"(Bawaslu meminta) mengubah metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog menjadi kegiatan yang bersifat non-tatap muka atau virtual," kata Abhan dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Baca Juga:

Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Selain itu, Abhan juga meminta KPU menghilangkan metode kampanye dalam bentuk lainnya yang tertera dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2017.

Abhan menyebutkan, metode kampanye lainnya seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan kegiatan lain yang bersifat melibatkan kerumunan massa.

"Karena di dalam UU Pemilihan (UU 10/2016) tidak mengatur secara rinci tentang jenis-jenis metode kampanye kegiatan lainnya. Dalam UU Pemilihan pasal 65 ayat (3) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye diatur dengan PKPU," tegasnya.

Selain itu, untuk mencegah dan pengendalian COVID-19 dalam tahapan kampanye, Abhan berharap adanya pembatasan yang ketat jika tetap adanya pertemuan langsung yang melibatkan banyak orang.

"Memberikan batasan-batasan yang ketat dalam hal metode kampanye yang memungkinkan pelibatan orang banyak seperti, pembatasan peserta kampanye, peserta pemilihan wajib mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat," ujarnya.

Selain soal kampanye, Abhan juga berharap KPU mempertimbangkan tentang penetapan dan pengundian dan pengambilan nomor urut dengan daring (dalam jaringan/virtual).

"Kalau masih memungkinkan pengundian dan pengambilan nomor urut dengan fasilitasi daring," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan beberapa pembaruan tata cara penyesuaian protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Hal ini merupakan hasil sidang rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi II DPR RI, Senin (21/9).

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan sidang RDP di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam RDP tersebut juga disimpulkan agar KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam.

"Dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam," tuturnya.

Baca Juga:

Pilkada 2020 Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Dalam kesimpulan kedua, secara khusus ditekankan pada pengaturan lima hal. Secara rinci adalah: a. melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain. b. Mendorong terjadinya kampanye melalui daring. c. Mewajibkan penggunaan makser, handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Kemudian, d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan j dan 187 ayat (2) dan (3); UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14 ayat (1); UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.
e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Terakhir, f. Pengaturan rekapitulasi pemungutan suara melalui e-rekap. (Knu)

Baca Juga:

Desakan Penundaan Pilkada, Gibran Ikuti Keputusan KPU dan Bajo Merasa Dirugikan