Headline

Batal Baca Doa di Sidang MPR, Keponakan Prabowo ke Zulhas: Karena Saya Perempuan atau Non-Muslim?

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 September 2019
 Batal Baca Doa di Sidang MPR, Keponakan Prabowo ke Zulhas: Karena Saya Perempuan atau Non-Muslim?

Rahayu Saraswati yang juga anggota Komisi VIII DPR (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ada kejadian kurang mengenakan yang diterima Anggota MPR Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusomo saat sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Sarah yang sedianya akan membacakan doa pada sidang dan forum lembaga tinggi negara itu tiba- tiba saja dibatalkan. Mata acara pembacaan doa tersebut hilang dalam rundown sidang atas permintaan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Baca Juga:

Keponakan Prabowo Angkat Bicara Soal Wacana Duet AHY-Puan di Pilpres 2024

Keponakan Prabowo Subianto itu pun mengaku kecewa dan mempertanyakan keputusan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang paripurna akhir jabatan tersebut.

"Pertanyaan saya kepada Pak Zulkifli Hasan yang saya hormati, apa yang bermasalah karena saya perempuan atau karena saya non-Muslim?," kata Sarah kepada wartawan, Jumat, (27/9).

Sarah menceritakan dirinya mendapatkan perintah dari pimpinan Fraksi MPR Partai Gerindra untuk membacakan doa di sidang dan forum lembaga tertinggi negara hari ini.

Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati
Rahayu Saraswati yang juga anggota Komisi VIII DPR (Foto: antaranews)

"Jujur, pertama kali mendapatkan tugas (membacakan doa) tersebut saya kaget dan sangat gugup sampai badan gemeteran karena tekanan yang luar biasa menyadari bahwa ini artinya akan adanya perempuan pertama dan non-Muslim pertama yang akan membacakan doa di sidang terhormat ini," ujar Sarah.

Sarah mengaku, tulisan itu dikerjakan oleh dirinya dengan penuh keseriusan dan sungguh-sungguh. Hal itu dilakukan lantaran ia ingin memastikan doa tersebut dapat menggambarkan harapan kedepan dari para wakil rakyat untuk Indonesia.

"Yang berfokus pada 4 konsensus dasar negara: Pancasila, NKRI, UUD NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika," imbuh Sarah.

Namun demikian, lanjut Sarah, setiba di ruang rapat, ia didatangi oleh ketua dan sekretaris fraksi yang memberikan kabar kalau Ketua MPR yang terhormat melayangkan keberatan dengan pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Sarah.

"Saya ajukan jika beliau keberatan karena saya perempuan, silahkan anggota legislatif laki-laki kristiani yang lain yang bacakan doa yang sudah saya tuliskan. Namun dengan demikian pun, akhir kabar, doa dihapus dari rundown acara. Doa yang menjadi bagian resmi dari sidang MPR RI," jelas Sarah.

Baca Juga:

KPU Nilai Gugatan Keponakan Prabowo Sudah Kedaluwarsa

Sarah pun mengaku kaget dan sakit hati atas perlakuan yang ia terima di forum lembaga tertinggi negara ini. Padahal, kata keponakan dari Prabowo Subianto ini, MPR memiliki tugas sebagai benteng pertahanan persatuan bangsa ini.

"Yang tujuanya untuk membumikan 4 konsensus dasar negara, justru perwakilan perempuan dan non-Muslim tidak diberikan ruang untuk membacakan doa untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini," papar Sarah.

Sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019 digelar di ruang rapat paripurna I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Ketua MPR Zulkifli Hasan membacakan tata tertib baru pimpinan MPR, rekomendasi MPR untuk periode selanjutnya, serta kinerja MPR masa jabatan 2014-2019.

Sebelum sidang ditutup, dalam sidang MPR biasanya selalu ada acara pembacaan doa yang dibacakan anggota MPR. Namun, dalam sidang kali ini, Zulkifli membacakan sendiri doa tersebut dengan alasan untuk menyingkat waktu.(Pon)

Baca Juga:

Kata Keponakan Prabowo soal Rekonsiliasi dengan Jokowi

#Rahayu Saraswati Djojohadikusumo #Partai Gerindra #Ketua MPR #Zulkifli Hasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan bicara disampaikan dengan argumentasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Indonesia
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Muzani mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Bagikan