Headline

Banyak Kasus Indisipliner, Wapres Jusuf Kalla Anggap PNS Tidak Bisa Kerja dari Rumah

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 Agustus 2019
  Banyak Kasus Indisipliner, Wapres Jusuf Kalla Anggap PNS Tidak Bisa Kerja dari Rumah

Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar para pegawai negeri sipil (PNS) bekerja dari rumah guna meningkatkan efisiensi dan kinerja bagi Wapres Jusuf Kalla bukanlah sebuah terobosan yang patut didukung.

Pasalnya, menurut Wapres JK banyak dampak negatif dalam kebijakan tersebut sebab jika PNS kerja dari rumah maka sulit untuk dikontrol dan diawasi. Apalagi selama ini banyak kasus indisipliner yang dilakukan aparat PNS di Tanah Air.

Baca Juga: Tahun Ini, Pemerintah Butuh 254.173 PNS Baru

Dalam penilaian Jusuf Kalla (JK), selama ini PNS kadang-kandang tidak disiplin apalagi kalau mereka tidak hadir di kantor atau tempat kerjanya.

"Nanti kosong kantor gimana tuh orang menghadap. Apalagi ini kalau di rumah, kapan rapatnya," ujar JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).

Ia beranggapan, tak bisa semua pekerjaan dilakukan dari rumah.

Wapres JK tolak rencana PNS kerja dari rumah
Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Istana Wapres, Jakarta (Foto: antaranews)

"Yang bisa di rumah itu kadang-kadang seperti perencanaan. Engineering. Atau mungkin saja start up. Karena tidak ada kantornya di garasi aja. Kaya microsoft pada awalnya," ujar JK.

JK menilai kehadiran PNS di kantor masih dibutuhkan.

"Tapi untuk kantor pemerintah, ya mungkin belum pada saat sekarang. Bukan mungkin belum, mungkin tidak pada saat sekarang," lanjut dia.

Dalam konsideransnya, Kemenpan RB melalui Deputi Sumber Daya Manusia Setiawan Wangsaatmaja mengatakan saat ini pihaknya sedang mendesain sistem kerja PNS di kementerian dan lembaga agar bisa meniru gaya perusahaan rintisan atau startup.

Baca Juga: Puluhan PNS Dipecat, Pelanggaran Didominasi Nikah Tanpa Izin

Karena hal itu, Wangsa mengungkapkan bahwa ke depan PNS akan memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya.

"Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana," katanya dalam Forum Merdeka Barat di Auditorium KemenPAN-RB, Jakarta, Kamis (8/8) lalu.

Wangsa memaparkan, berdasarkan data Global Talent Competitiveness Index di tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 119 negara. Skor terkecil yang didapat yakni pada poin global knowledge skills, terutama penguasaan IT.

Mereka tengah menggodok kemungkinan PNS bisa bekerja di rumah. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan ASN bisa seirama dengan revolusi industri 4.0.

Salah satunya yakni terkait fleksibilitas dalam bekerja. Bila selama ini PNS banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor, maka mungkin hal itu berubah.(Knu)

Baca Juga: Kemendikbud Janji Angkat 110.000 Guru Honorer Jadi PNS Tiap Tahun

#Wapres Jusuf Kalla #Pegawai Negeri Sipil #PNS #Kementerian PANRB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Skema pembiayaan tersebut, menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Indonesia
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu formasi CPNS 2026 yang ditargetkan diumumkan pada November. Rekrutmen difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dan memberi peluang bagi fresh graduate.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Indonesia
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Pendaftaran CPNS segera dibuka! Cek panduan lengkap mulai dari syarat, dokumen, jadwal, cara daftar di SSCASN, hingga rincian gaji PNS terbaru
Angga Yudha Pratama - Minggu, 08 November 2026
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Bagikan