"Banyak Advokat yang Baik, Tidak Merintangi Penyidikan"
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan mengkriminalisasi advokat dalam penangkapan Fredrich Yunadi, yang juga mantan pengacara Setya Novanto, tersangka dugaan korupsi e-KTP.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan hal itu menyusul pernyataan Fredrich kepada awak media.
"Sehubungan dengan pernyataan Fredrich Yunadi yang mengesankan seolah-olah proses hukum atas dirinya merupakan penyerangan atas profesi advokat, maka saya mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat," kata Syarif di Jakarta, Sabtu (13/1) seperti dikutip Antara.
Menurut dia, KPK mengetahui banyak sekali advokat yang profesional dan baik, di mana dalam menjalankan profesinya selalu berpedoman pada etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam bekerja.
"Adalah betul bahwa profesi advokat ataupun dokter adalah profesi mulia yang ditujukan untuk melindungi hak-hak klien dan untuk mengobati orang-orang yang sakit," ucap Syarif.
Oleh karena itu, kata dia, advokat dan dokter diharapkan tidak menghalang-halangi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum karena ada konsekuensi hukumnya sebagai mana dijelaskan di Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Seperti diketahui, Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov.
Mereka diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017 lalu. Selain itu Fredrich ditenggarai telah mengondisikan RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov mengalami kecelakaan.
Atas perbuatannya, mereka berdua dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Bagikan
Berita Terkait
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern