Banggar DPR: Harus Ada Road Map Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 26 Juni 2023
Banggar DPR: Harus Ada Road Map Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan ada 30 proyek strategis nasional dengan total nilai Rp 288 triliun yang akan dikebut penyelesaiannya di tahun 2023.

Diinformasikan, tiga proyek sudah rampung sejak awal Mei 2023, sehingga masih terdapat 27 proyek lagi.

Baca Juga:

Ketua Banggar DPR Yakin Jokowi Pilih Sosok Berkualitas Jadi Gubernur BI

Menanggapi hal itu, Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin mendorong agar pemerintah bersikap tegas terhadap proyek-proyek yang sulit memenuhi kriteria untuk dikebut pengerjaannya hingga tahun depan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Untuk itu, Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini ini berharap pemerintah mendata PSN yang ditargetkan selesai melampaui tahun 2024.

"Tentu harus menyusun road map target pengerjaan PSN tersebut ya. Sehingga pemerintah tidak mengalami over cost akibat tenggat waktu penyelesaian yang di luar target," kata Mukhtarudin ketika dihubungi Wartawan, Senin (26/6).

Baca Juga:

Banggar DPR Sebut OJK Perlu Tingkatkan Literasi Keuangan Waspadai Pinjol Ilegal

Kendati demikian, ia mengatakan pemerintah memprioritaskan proyek strategis nasional yang memiliki kejelasan atau kepastian dari segi pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinan.

"Serta memastikan pengerjaan proyek strategis nasional tersebut dilakukan secara optimal," ujarnya.

Pasalnya, lanjut Mukhtarudin, pembangunan proyek strategis nasional yang kurang optimal dapat berdampak pada risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat dari pembangunan proyek yang dihasilkan.

"Sehingga proyek strategis nasional benar-benar dapat bermanfaat bagi negara maupun masyarakat, serta pengerjaannya sesuai dengan timeline dan roadmap yang telah ditetapkan," pungkas Mukhtarudin. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua Banggar DPR Jatuh Pasca Setujui Penarikan LPG 3 Kg

#DPR #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Fraksi Partai Gerindra DPR bakal melakukan beberapa langkah untuk menindaklajuti pengunduran diri Saraswati Rahayu.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bagikan