Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti langkah Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengingatkan agar pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN tersebut tidak bertentangan cara kerjanya.
Baca Juga
Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok
"Terutama dengan lembaga yang sudah dibentuk sebelumnya, sehingga diharapkan agar pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 bisa berjalan beriringan serta diharapkan keberadaan komite tersebut mampu membantu transformasi ekonomi," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (21/7).
Waketum Golkar ini menilai, pemerintah perlu memperjelas cara kerja satgas pemulihan ekonomi dan menyampaikan kepada masyarakat. Bahwa pembentukan komite dilakukan mengingat pemerintah kini tidak hanya bertugas mengelola dan menangani COVID-19.
"Tetapi pemerintah juga harus membangun fondasi ekonomi agar lebih kompetitif, produktif, dan inovatif, serta tidak tumpang tindih kewenangan," ungkap dia.
Lalu, satgas pemulihan ekonomi didesak mengidentifikasi penyebab insentif UMKM belum termanfaatkan secara optimal serta terus memantau evalusi program PEN yang sudah ada dan akan disalurkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan penanganan virus corona baru (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), Senin (20/7).
Baca Juga
Pegawai Hiburan Malam Minta Diskotek Dibuka, DPRD DKI: Sabarlah
Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafidz menyampaikan dukungannya terhadap Airlangga Hartarto yang diberi amanah besar oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. (Knu)
