Bamsoet Nilai Penambahan Komisi di DPR Sesuai Jumlah Kementerian

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.
MerahPutih.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menanggapi mengenai wacana penambahan komisi di DPR RI. Politisi yang karib disapa Bamsoet ini memandang penambahan komisi didasarkan pada jumlah kementerian yang bisa saja meningkat.
"Ya menurut saya, langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Jadi langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Bamsoet menyampaikan penambahan komisi tersebut dapat menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia meyakini hal tersebut bakal sesuai dengan periode kepemimpinan Prabowo
Baca juga:
Bamsoet Sebut Pelantikan Prabowo-Gibran Disempurnakan dengan Ketetapan MPR
"Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan," ujar politikus Golkar ini.
Mantan ketua DPR itu juga menepis anggapan bahwa penambahan komisi guna memfasilitasi pembagian jabatan. Ia mengklaim penambahan itu didasarkan pada nomenklatur baru.
"Ya nggaklah. Nggaklah. Nggak ada bagi-bagi jabatan, sesuai porsinya masing-masing saja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen, kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan," ujar Bamsoet.
Baca juga:
Isu bertambahnya alat kelengkapan dewan diduga disesuaikan dengan rencana penambahan jumlah kementerian.
Apalagi kini mencuat wacana penambahan jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan periode 2024–2029.
Hal itu menyusul adanya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang baru-baru ini disahkan pada Rapat Paripurna DPR. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini

PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan
