Bamsoet: Bantuan Sosial COVID-19 Harus Tepat Sasaran

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan semua institusi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah harus memastikan bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah bagi warga terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tepat sasaran.

Pemerintah saat ini telah mengalokasikan beragam Bansos bagi warga terdampak PSBB. Termasuk Bansos untuk ibu hamil, anak usia dini hingga bantuan untuk kelompok warga disabilitas.

Baca Juga

Pemprov DKI Tegaskan Tidak Ada Uang Tunai di Dalam Paket Sembako

"Dalam situasi seperti sekarang, negara memang harus menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) untuk membantu warga yang kekurangan," ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/4).

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan selama pandemi Corona, jutaan pekerja harian di sektor informal dan karyawan kontrak telah kehilangan pekerjaan. Jumlahnya akan bertambah setelah Bogor, Bekasi dan Depok juga menerapkan PSBB.

"Tak hanya kehilangan pekerjaaan, pekerja harian dan karyawan kontrak itu otomatis juga kehilangan sumber pendapatan mereka. Akibatnya tak hanya dirasakan para pekerja, melainkan juga istri dan anak-anak mereka," kata Bamsoet.

Bahkan, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, mereka yang masih bisa bekerja pun, seperti pengemudi transportasi online, mengalami penurunan pendapatan sangat tajam.

Sebab, masyarakat memilih berdiam di rumah. Hal yang sama juga dialami para pedagang kaki lima di perkotaan.

Karena itu, beberapa kementerian serta pemerintah daerah sebagai penanggungjawab penyaluran ragam Bansos haruslah cekatan dalam mendata warga yang layak menerima Bansos. Kerja pendataan harus secepat mungkin. Tetapi akurasi tidak boleh diabaikan.

"Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam Bansos tepat sasaran," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pilihan bantuan dan target sasaran yang ditetapkan pemerintah sudah tepat.

Pemerintah mengalokasikan bantuan sembako, bantuan langsung tunai, diskon tarif listrik hingga program keselamatan yang dilaksanakan Polri.

Warga terdampak yang kehilangan pekerjaan, disediakan bantuan melalui Kartu Pra Kerja. Pelaku UMKM juga mendapat kesempatan untuk meringakan beban karena ada stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga

Menkes Setujui PSBB Provinsi Banten, Jabodetabek Lebih Terintegrasi

Sedangkan dari dana desa, disediakan program Bansos untuk 10 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menggagas percepatan program padat karya tunai untuk mencetak lapangan kerja.

"Mari bersama kita awasi agar semua Bansos tersebut tepat sasaran dan tidak diselewengkan," pungkas Bamsoet. (Knu)