Bahas Pilkada Serentak, Komnas HAM Sambangi DKPP

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 15 Januari 2015
Bahas Pilkada Serentak, Komnas HAM Sambangi DKPP

Komnas HAM menyambangi DKPP guna membahas Pilkada Serentak (Sumber Foto: Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedatangan Komnas HAM ke lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya kan dihelat pada akhir tahun 2015.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa diperlukan pengawasan dari berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu termasuk DKPP,” kata Komisioner Komnas HAM Manager Nasution melalui siaran resmi DKPP, Jakarta, Kamis (15/1).

Kedatangan komisioner beserta staf Komnas HAM ini diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Prof. Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.

BACA JUGA: Komnas HAM: Kejagung yang Pegang Bola

Pertemuan ini adalah pertemuan kali ketiga antara Komnas HAM dan DKPP, setelah sebelumnya digelar sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu. Adapun maksud dan tujuan dari pertemuan ini yakni Komnas HAM ingin memastikan terpenuhinya hak sipil dan politik sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang berasaskan pada free and fair election.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie memberikan masukan agar Komnas HAM tetap konsen terhadap pemenuhan hak konstitusional terutama terhadap kaum disabilitas, sedangkan Penyelenggara Pemilu bertugas untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional tersebut. (bhd)

 

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

 

BERITA LAINNYA:

KPK Pastikan akan Tahan Calon Kapolri Pilihan Jokowi

Abraham Sebut Penanganan Kasus Komjen Budi Gunawan Tak Serumit Kasus Century

#Komnas #Komnas HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Komnas HAM menyatakan kecewa atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru dan mencederai semangat Reformasi 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Indonesia
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Komnas Haji mengapresiasi penetapan biaya haji 2026 sebesar Rp 87,4 juta per jemaah oleh Kemenhaj dan DPR. Mustolih Siradj minta efisiensi dijaga tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Bagikan