Bahas Kekerasan Wartawan saat Aksi Demo, Dewan Pers Segera Bertemu Kapolri

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 September 2019
Bahas Kekerasan Wartawan saat Aksi Demo, Dewan Pers Segera Bertemu Kapolri

Para wartawan menggelar aksi dekat Istana Negera memprotes tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap awak media (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh segera bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membahas kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah beberapa hari terakhir

"Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Kapolri untuk berbicara dari hati ke hati terkait masalah kekerasan terhadap wartawan saat meliput," kata M Nuh di Surabaya, Sabtu (28/9).

Baca Juga

Polri Keluarkan Telegram Rahasia Larang Polisi Persekusi Wartawan

Mantan menteri era Presiden SBY ini menyatakan saat bertemu Kapolri, pihaknya ingin mengingatkan kerja sama Dewan Pers dengan Polri yang telah terjalin sehingga kasus kekerasan terhadap wartawan saat melakukan tugasnya tidak lagi terulang.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh

"Kerja sama dengan Polri yang selama ini sudah ada harus terus diperbarui dan diperkuat, sehingga kasus yang beberapa hari lalu terjadi yakni kekerasan terhadap wartawan tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang lagi," kata mantan Mendiknas tersebut.

Nuh megatakan dalam sistem demokrasi yang dianut saat ini, kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpendapat harus dirawat dengan baik. Menurut dia, tanpa ada pers yang mengingatkan, maka kekuasaan akan bergeser ke otoriter.

Baca Juga

Gelar Aksi, Wartawan Jakarta Protes Kekerasan Polisi Terhadap Jurnalis

"Kemerdekaan pers yang sudah dilindungi melalui UU Pers harus dikawal terus menerus agar negara demokrasi tetap berjalan dengan baik," ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

Demi terciptanya kemerdekaan pers, Dewan Pers terus berupaya meningkatkan kompetensi dari para wartawan, selain juga perlindungan saat melakukan tugasnya beserta kesejahteraannya.

"Segala upaya yang menghalangi kebebasan pers harus diingatkan dalam bahasa yang lebih halus. Dalam bahasa yang lebih keras harus kita lawan. Namun kemerdekaan pers terpenuhi jika tiga syarat tersebut terpenuhi," tegasnya dikutip Antara.

Baca Juga

Begini Kronologi Polisi Pukul & Rampas Hp Wartawan Narasi TV Saat Demo DPR

Mantan Rektor ITS Surabaya itu juga meminta wartawan yang mendapat kekerasan saat meliput segera melapor ke Dewan Pers.

Dalam aksinya para wartawan menggelar aksi teatrikal yang menyatakan kebebasan pers telah mati
Para wartawan menggelar aksi teatrikal yang menyatakan kebebasan pers telah mati (MP/Kanu)

"Jika ada kekerasan terhadap wartawan saat meliput atau melaksanakan tugas jurnalistiknya silakan langsung sampaikan ke Dewan Pers atau ke saya. Kalau ada kejadian di kota mana, dan seperti apa, maka segera email atau hubungi nomor saya akan segera kami komunikasikan," pungkasnya. (*)

#Kekerasan Wartawan #Dewan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Indonesia
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Tulisan opini tersebut dihapus atas permintaan penulis dengan alasan keamanan dan keselamatan penulis.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Indonesia
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan gawai masing-masing
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Indonesia
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Dewan Pers gandeng LPSK untuk menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Indonesia
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Dewan Pers mendorong pembentukan Satuan Tugas Nasional Perlindungan Jurnalis yang melibatkan LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Bagikan