Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wartawan Indonesia masih kerap menjadi korban intimidasi baik dari peserta aksi maupun aparat saat unjuk rasa. Kasus teranyar, beberapa wartawan mengaku diminta menghapus foto dan videonya saat tengah meliput aksi unjuk rasa di DPR/MPR menentang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk itu, Mabes Polri mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) kepada seluruh Kabid Humas di jajaran Polda se-Indonesia untuk memberikan edukasi kepada anggota dan menjamin keselamatan wartawan saat meliput unjuk rasa.
Baca Juga: Lagi, Intimidasi Terhadap Jurnalis Terjadi
"Setiap anggota di-breffing untuk tak melakukan tindakan seperti persekusi," kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kepada MerahPutih.com, di Jakarta, baru-baru ini.
Dedi menambahkan sudah bertemu jajaran pemimpin redaksi (pemred) media massa untuk menyusun panduan memudahkan juru warta dalam meliput kegiatan-kegiatan yang keras seperti unjuk rasa.
"Saya sudah ngomong dengan beberapa Pemred. Kami minta setiap media yang meliput ke lapangan yang sudah ada potensi bentrok, setiap wartawan pakai rompi dan tanda pengenalnya jelas," tutur dia.
Baca Juga: AJI Jakarta Kecam Intimidasi Polisi Terhadap Jurnalis Saat Meliput Demo di DPR
Polri juga mengajak organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen dan PWI untuk berdiskusi soal mekanisme yang tepat bagi wartawan yang meliput kegiatan-kegiatan rawan. "Kami kedepankam solusi. Sama sama kita rumuskan dan kita harus buat SOP. Agar temen teman PWI dan dewan pers untuk sosialisaikan," tegas Dedi.
"Saya kan bagian dari pers. Hati saya sedih kalai denger ada temen-temen yang jadi korban atau diintimidasi saat tengah meliput. Saya pun meminta kepada semua pihak untuk tetap menghormati dan menghargai kerja temen-temen wartawan," imbuh petinggi Polri itu, sambil berharap peristiwa intimidasi aparat terhadap wartawan tak lagi terulang lagi di masa depan. (Knu)
Baca Juga: Sejumlah Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aksi 22 Mei, Terburuk Sejak Era Reformasi
