Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG

Mensesneg Prasetyo Hadi. (Foto: Dok. Setneg)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers seorang wartawan di kantor CNN Indonesia, setelah wawancara Presiden Prabowo terkait keracunan Makan Bergizi Gratis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi singkat pertanyaan mengenai keputusan mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9).

Prasetyo, dalam wawancara cegat seusai menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Minggu, merespons bahwa saat ini pemerintah lebih memfokuskan perhatian pada penanganan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi," katanya singkat menanggapi pertanyaan soal ID pers wartawan Istana CNN yang dicabut.

Baca juga:

Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG

Prasetyo tidak merinci lebih lanjut proses pengambilan ID tersebut, namun memastikan pemerintah sedang bekerja menuntaskan evaluasi dan langkah perbaikan agar insiden keracunan dalam program MBG tidak terulang.

Secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana
Valencia.

Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi.

CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu.

“Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya dalam keterangan itu.

Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo terkait program MBG bersifat kontekstual dan menjadi perhatian publik.

CNN Indonesia dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan BPMI pada Senin (29/9) pagi untuk menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi tersebut.

#Dewan Pers #Mensesneg #Keracunan Massal MBG
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum
Prabowo berikan hak rehabilitasi kepada dua guru SMA 1 Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya dihukum karena membantu guru honorer belum digaji.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum
Indonesia
Akui 48% Kasus Keracunan Makanan Dipicu MBG, BGN Bilang Anggaran Rp 71 T Kurang Butuh Rp 14,53 T Lagi
Alasannya, pagu anggaran yang diterima BGN Rp 71 triliun diperkirakan tidak cukup sampai akhir tahun 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 12 November 2025
Akui 48% Kasus Keracunan Makanan Dipicu MBG, BGN Bilang Anggaran Rp 71 T Kurang Butuh Rp 14,53 T Lagi
Indonesia
Bukan Air Kotor Biang Keladi Kasus Keracunan MBG di Bandung, Nitrit di Melon dan Lotek Jadi Pemicu Ratusan Siswa Tumbang
Investigasi kasus pertama, yang dilaporkan pada 17 Oktober 2025, menyimpulkan penyebabnya adalah tingginya cemaran nitrit pada buah melon dan lotek
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Bukan Air Kotor Biang Keladi Kasus Keracunan MBG di Bandung, Nitrit di Melon dan Lotek Jadi Pemicu Ratusan Siswa Tumbang
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
BGN Larang Dapur MBG Sajikan Makanan Pabrikan Bahkan Bahan Pengawet
MBG telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat per hari ini dengan serapan anggaran mencapai Rp 35 triliun. Di mana, sudah ada 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 39,2 juta penerima manfaat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
 BGN Larang Dapur MBG Sajikan Makanan Pabrikan Bahkan Bahan Pengawet
Indonesia
BGN Menerapkan Evaluasi Ketat, Setiap Dapur MBG Harus Punya Juru Masak Bersertifikat
Untuk mitra yang bermasalah, BGN menerapkan evaluasi ketat dan penghentian operasional sementara hingga perbaikan selesai dilakukan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
BGN Menerapkan Evaluasi Ketat, Setiap Dapur MBG Harus Punya Juru Masak Bersertifikat
Indonesia
Dapur MBG Dikelola Polri Diklaim Telah Sesuai Standar Nasional Keamanan Pangan
Penerapan standar keamanan pangan ini menunjukkan komitmen Polri dalam memastikan setiap proses berjalan aman, higienis, dan ramah lingkungan, sesuai standar nasional keamanan pangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Dapur MBG Dikelola Polri Diklaim Telah Sesuai Standar Nasional Keamanan Pangan
Indonesia
BRIN Soroti Penyimpanan Bahan Makanan Dapur MBG, Merasa Aman Jika Sudah Masuk Freezer
prinsip tersebut biasanya terjadi jika suatu lembaga yang mengelola makanan menemukan harga bahan yang sedang murah di pasaran, sehingga langsung membelinya dalam jumlah banyak.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
BRIN Soroti  Penyimpanan Bahan Makanan Dapur MBG, Merasa Aman Jika Sudah Masuk Freezer
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Bagikan