Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengkritik keputusan pemerintah yang berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada Maret 2023.
Amin menilai pemerintah malas berpikir dan merancang solusi yang berdimensi jangka panjang untuk mengendalikan stabilitas harga dan pasokan beras.
Baca Juga
"Jangankan berswasembada beras, mengendalikan harga dan pasokan saja gagal," kata Amin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/3).
Penilaian Amin didasarkan pada fakta tidak efektifnya impor beras 500 ribu ton awal tahun 2023 ini yang digunakan untuk intervensi pasar. Fakta lainnya, meski sejak Februari lalu, sudah memasuki panen raya di sentra-sentra produksi beras, harga beras tak kunjung turun.
Padahal, seperti disampaikan Dirut Bulog dalam berbagai kesempatan, beras impor sebanyak 500 ribu ton sudah masuk semua pada 16 Februari 2023 lalu atau sebelum panen raya. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
"Lha ini harga beras kok malah terus naik. Dan lucunya Presiden Jokowi malah heran dengan fenomena ini. Artinya nggak paham masalah dan solusinya," ujarnya.
Ia menambahkan, jika inti masalah saja tidak tahu, maka kebijakan impor tidak akan berjalan efektif untuk mengendalikan harga beras. Kebijakan ini kemungkinan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, yang berburu cuan atau rente dari impor pangan.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tanpa menyelesaikan inti masalahnya pada akhirnya konsumen tetap harus merogoh dompet lebih dalam karena harga beras tetap mahal.
"Sementara petani yang saat ini masih panen raya, terpaksa harus menderita kerugian karena harga jual gabah akan tertekan hingga di bawah biaya produksinya," ujarnya.
Baca Juga
Pemerintah Bagikan Bansos Beras 10 Kg pada Maret-April-Mei 2023
Sejak tahun lalu, kata Amin, para ahli sudah mewanti-wanti harga beras akan melonjak karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik karena kenaikan biaya input produksi terutama pupuk, tenaga kerja, dan transportasi akibat pengurangan subsidi BBM.
"Ditambah lagi tata niaga pangan yang masih dikendalikan oleh kelompok tertentu. Pemerintah tidak berhasil menata ulang tata niaga pangan termasuk beras, padahal pemerintah punya semua instrumen untuk mewujudkan keberpihakan pada rakyat," imbuhnya.
Pantauan harga hari ini, harga beras medium menyentuh Rp 12 ribu per kg, dan harga beras premium mendekati Rp 14 ribu per kg. Padahal menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras di penggilingan itu Rp 6.200-Rp 6.300 per kg.
"Artinya lonjakan harga beras bukan disebabkan kenaikan harga gabah di tingkat petani. Namun in-efisiensi di dalam sistem rantai pasok atau tata niaga perdagangan beras," ujarnya.
Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu mengatakan, jika semua kementerian menjalankan tupoksinya masing-masing terkait pangan, dia menyakini stabilitas harga dan stok beras dan kebutuhan pokok lainnya bisa cepat diatasi.
Dalam Raker dengan Komisi VI kemarin, Menteri Perdagangan Zulhas mengatakan, Kemenko Perekonomian mengambil alih keputusan soal impor ini.
"Meskipun Mendag tidak setuju, impor harus dijalankan. Lalu apa gunanya Badan Pangan Nasional, dan juga bagaimana kewenangan kementerian teknis," tegas dia.
Dari pernyataan Mendag Zulhas tersebut, menyiratkan kewenangan impor diambil alih oleh Kemenko Perekonomian. Di sisi lain, Kementerian Pertanian selalu mengatakan stok beras surplus, apalagi saat ini masih panen raya.
Menurut Amin, hal tersebut menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Seharusnya, lanjut dia, masing-masing Kementerian/Lembaga menjalankan tupoksinya.
"Perencanaan lintas sektoral dan lintas daerah disusun oleh Bappenas, konsolidasi anggaran oleh Kementerian Keuangan dan semua data yang dijadikan acuan harus dari Badan Pusat Statistik agar kebijakan yang dikeluarkan berbasis data yang obyektif," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
KPK Sebut Korupsi Bansos Beras Kemensos Rugikan Negara Ratusan Miliar
