Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur

Pelabuhan Panarukan ingin direvitalisasi. Foto: Dok. YouTube

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendorong pemerintah untuk segera melakukan revitalisasi Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Langkah ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali potensi ekonomi kawasan timur Pulau Jawa, khususnya di sektor logistik dan perdagangan.

"Kami berharap pemerintah segera melakukan revitalisasi dalam pengelolaan Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo. Kami menilai ada potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut," ungkap Nasim Khan dalam keterangannya, Jumat (4/2).

Menurutnya, Pelabuhan Panarukan memiliki nilai historis dan strategis yang sangat tinggi. Pada masa kolonial, pelabuhan ini merupakan salah satu pusat perdagangan dan ekspor terbesar di wilayah timur Jawa.

Baca juga:

Macet Horor di Ketapang-Gilimanuk Membabi Buta, DPR RI Desak Pelabuhan Baru

Namun, sejak sekitar 1960-an, aktivitas pelabuhan mulai menurun hingga akhirnya tidak lagi beroperasi secara optimal.

“Pendangkalan menjadi salah satu penyebab utama menurunnya fungsi pelabuhan. Akibatnya, aktivitas perdagangan berkurang drastis dan kini pelabuhan tersebut tidak lagi dimanfaatkan secara maksimal,” jelasnya.

Padahal, lanjut Nasim, potensi yang dimiliki Situbondo sangat besar. Dengan garis pantai mencapai sekitar 160 kilometer, wilayah ini memiliki kekuatan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan secara lebih luas.

Selain itu, infrastruktur pendukung juga semakin memadai, termasuk konektivitas jalan tol yang menghubungkan Situbondo dengan Banyuwangi dan wilayah lainnya di Jawa Timur.

Baca juga:

Pemprov DKI Gelontorkan Rp 15 Miliar Revitalisasi Museum MH Thamrin

Kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Panarukan sebagai simpul logistik baru di kawasan timur.

“Kalau Pelabuhan Panarukan direvitalisasi, ini bisa menjadi pusat distribusi logistik yang strategis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Situbondo dan sekitarnya,” tegasnya.

Nasim pun meminta pemerintah pusat, Pelindo, serta Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk bersinergi dalam merancang langkah konkret revitalisasi pelabuhan tersebut. Ia berharap, Pelabuhan Panarukan dapat kembali berfungsi bahkan lebih baik dibandingkan masa kejayaannya di masa lalu.

“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal pemerataan ekonomi. Kita ingin kawasan timur Jawa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” tutupnya. (Pon)

#Pelabuhan #Komisi VI DPR #Kapal Laut
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ini Pilihan Nama Buat Kapal Induk Pertama Indonesia Bekas Italia
Setelah nama ditentukan, nama tersebut akan disematkan secara simbolis ke kapal saat kapal tersebut datang pada 2026 ini.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Ini Pilihan Nama Buat Kapal Induk Pertama Indonesia Bekas Italia
Indonesia
DPR Dukung Danantara Pangkas BUMN Jadi 100-200 Entitas, Minta Roadmap Jelas
Rencana Danantara memangkas jumlah entitas BUMN mendapat dukungan DPR. Namun, Komisi VI mengingatkan agar proses konsolidasi dilakukan secara hati-hati dengan kajian menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
DPR Dukung Danantara Pangkas BUMN Jadi 100-200 Entitas, Minta Roadmap Jelas
Indonesia
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
DPR menilai posisi pimpinan PT DSI yang akan diisi oleh WNA sangat strategis karena menyangkut ekspor SDA, devisa negara, hingga masa depan industri nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela mengingatkan pelemahan rupiah hingga Rp17.701 per dolar AS dapat memicu kenaikan harga sembako dan menekan UMKM desa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Indonesia
Giuseppe Garibaldi akan Jadi Kapal Induk Pertama TNI, Bakal Bersandar di Mana?
Memiliki panjang mencapai 180,2 meter, kapal induk ini membawa mesin penggerak bertenaga tinggi yang mampu menghasilkan kecepatan hingga 30 knot atau 56 kilometer per jam
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Giuseppe Garibaldi akan Jadi Kapal Induk Pertama TNI, Bakal Bersandar di Mana?
Indonesia
Prabowo Janjikan Bantuan 1.582 Unit Kapal Ikan Pada Nelayan
Tidak hanya kapal, pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga terus dikejar pemerintah, dengan ditargetkan 1.386 desa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 Mei 2026
Prabowo Janjikan Bantuan 1.582 Unit Kapal Ikan Pada Nelayan
Indonesia
DPR Beri Peringatan Keras Soal Biaya Perawatan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi C551 Hasil Hibah dari Italia
Selain masalah finansial, perbedaan spesifikasi teknis atau interoperabilitas menjadi hambatan serius
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
DPR Beri Peringatan Keras Soal Biaya Perawatan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi C551 Hasil Hibah dari Italia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Serang Kapal Perang RI yang Patroli di Selat Malaka
Singapura menyerang kapal perang RI yang sedang patroli di Selat Malaka. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Serang Kapal Perang RI yang Patroli di Selat Malaka
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Komisi VI DPR menyoroti melonjaknya harga BBM nonsubsidi. Hal itu dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Komisi VI DPR menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi. Hal itu bisa berdampak ke ekonomi dan daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Bagikan