Soffi Amira
MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah melalui PT Pertamina yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menuai sorotan dari DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR, Firnando Hadityo Ganinduto, mengingatkan dampak kebijakan itu terhadap ekonomi dan masyarakat.
Firnando menilai, kenaikan harga energi berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Selain itu, harga kebutuhan pokok juga bisa ikut terdampak akibat kenaikan biaya distribusi.
“Kenaikan BBM ini bisa menaikkan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat,” kata Firnando dalam keterangannya, Senin (20/4).
Baca juga:
Harga BBM Naik, DPR Tekankan Pentingnya Transparansi Pemerintah agar Masyarakat Tidak Gelisah
Menurutnya, kelompok kelas menengah menjadi yang paling terdampak. Beban pengeluaran rumah tangga meningkat sehingga daya beli menurun.
Ia juga menyoroti potensi munculnya fenomena “turun kelas energi”, yakni peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Jika terjadi, hal ini bisa menambah tekanan pada anggaran subsidi pemerintah.
Jadi, Firnando meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar subsidi tidak salah sasaran.
“BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok mampu,” ujarnya.
Baca juga:
Firnando juga mendorong pemerintah mengantisipasi dampak lanjutan melalui pengendalian sektor logistik. Ia menilai perlu ada kontrol ketat terhadap tarif logistik agar biaya distribusi tidak melonjak.
Selain itu, pemerintah diminta memberikan insentif kepada pelaku usaha agar biaya logistik tetap terkendali.
Sementara di sisi lain, stabilisasi harga pangan juga harus menjadi perhatian. Firnando menyarankan pemerintah memperbanyak operasi pasar serta intervensi distribusi untuk menjaga harga tetap terjangkau.
“Langkah ini penting agar masyarakat tidak terbebani di tengah kenaikan harga energi,” katanya.
DPR, lanjut Firnando, akan terus mengawasi kebijakan tersebut dan mendorong evaluasi berkala. Hal ini dilakukan agar dampak kebijakan tidak meluas ke inflasi nasional.
“Kesejahteraan masyarakat harus tetap jadi prioritas,” pungkasnya. (Pon)
