Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) mendapat perhatian dari parlemen.
Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, mendesak PT Pertamina segera melakukan normalisasi distribusi BBM setelah antrean panjang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Wilayah yang terdampak antara lain Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat.
Menurut Elpisina, kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta menyebabkan inefisiensi logistik daerah secara masif.
Baca juga:
Distribusi BBM di Sumatera Utara Bermasalah, Brimob Dikerahkan Jaga SPBU
Kelangkaan Biosolar hingga Pertamax Berlangsung Berlarut
Kelangkaan sejumlah jenis BBM, mulai dari Biosolar, Pertalite, hingga Pertamax, disebut telah berlangsung cukup lama.
Kondisi ini membuat masyarakat harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian ketersediaan stok.
Dampak kelangkaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga sektor yang bergantung pada pasokan BBM, seperti pengemudi angkutan umum, pelaku UMKM, hingga sektor pertanian.
Elpisina menilai, pembiaran terhadap krisis energi ini dapat menghambat mobilitas masyarakat sekaligus menekan pendapatan harian kelompok yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM.
Kami meminta Pertamina segera bertindak cepat mengatasi kelangkaan BBM. Kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama dan tidak boleh terus dibiarkan. Pertamina harus memastikan pasokan dan distribusi BBM kembali normal tanpa kendala sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa,
Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina.
DPR Minta Pertamina Buka Penyebab Utama Krisis BBM
Komisi XII DPR RI juga meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan BBM di Sumatera Utara.
Elpisina menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah gangguan tersebut disebabkan oleh masalah distribusi, kendala infrastruktur, gangguan pasokan, maupun faktor lain di sektor hulu.
Menurutnya, ketidakjelasan informasi dari perusahaan pelat merah tersebut dapat memicu spekulasi di masyarakat hingga meningkatkan risiko panic buying.
"Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka apa yang menjadi akar persoalan, apakah disebabkan gangguan distribusi, kendala pasokan, persoalan infrastruktur, maupun faktor lainnya. Penjelasan yang transparan merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat," tegasnya.
Baca juga:
Pertamina Tambah 10 Mobil Tangki Buat Normalkan Pasokan BBM di Sumatera Utara
Krisis BBM Sumut Jadi Evaluasi Distribusi Energi Nasional
Lebih lanjut, Elpisina meminta pemerintah dan Pertamina menjadikan persoalan kelangkaan BBM di Sumatera Utara sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi nasional.
Ia mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, gangguan distribusi yang terjadi secara berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena dapat berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap layanan energi nasional.
"Kelangkaan BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang biasa. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan energi nasional," Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina.
(Pon)
