Merahputih.com - Rencana hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia memicu kekhawatiran mengenai beban anggaran pertahanan dan kesesuaian teknologi militer Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap tawaran tersebut guna menghindari potensi kerugian jangka panjang di balik label alutsista gratis.
Baca juga:
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Hibah Dari Italia Bakal Dimodifikasi PT PAL
Beban Biaya Perawatan dan Usia Tua
Parlemen Italia menyetujui penghibahan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia pada 28 April 2026. Langkah ini bertujuan mempererat hubungan bilateral sekaligus memangkas biaya pembongkaran aset yang telah menua.
Namun, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa biaya pemeliharaan kapal ini sangat fantastis, mencapai sekitar 5 juta euro atau Rp101 miliar per tahun.
“Dalam pengadaan militer ada pepatah yang relevan: tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis. Karena itu, keputusan ini harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari nilai hibahnya,” kata TB Hasanuddin, Selasa (5/5).
Faktor usia menjadi sorotan utama mengingat kapal tersebut telah bertugas sejak tahun 1985. Dengan masa operasional yang sudah mencapai 40 tahun, kapal ini berada di ambang masa pensiun. Modernisasi radar, sistem komunikasi, dan persenjataan memerlukan biaya besar yang berpotensi menekan anggaran pertahanan dalam jangka menengah.
Kendala Teknis dan Logistik
Selain masalah finansial, perbedaan spesifikasi teknis atau interoperabilitas menjadi hambatan serius. Desain Giuseppe Garibaldi mengkhususkan operasional pesawat tempur jenis Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL) seperti AV-8B Harrier II. Spesifikasi tersebut tidak sinkron dengan armada jet tempur Indonesia saat ini yang mengandalkan F-16, Sukhoi, dan Rafale.
Baca juga:
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Ketersediaan suku cadang Harrier II juga semakin langka karena Amerika Serikat berencana memensiunkan jenis pesawat tersebut dalam waktu dekat. TB Hasanuddin menekankan pentingnya kecermatan pemerintah agar setiap pengadaan alutsista benar-benar mendukung kebutuhan strategis yang berkelanjutan.
“Kita harus cermat memastikan bahwa setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di kemudian hari,” pungkas purnawirawan TNI tersebut.