Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kebijakan menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak mengorbankan kesehatan finansial PT Pertamina (Persero).
Menurut Rivqy, penunjukan Pertamina untuk menanggung selisih harga di tengah fluktuasi harga minyak dunia menempatkan perusahaan tersebut dalam posisi yang menantang secara keuangan.
“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga mentah dunia menempatkan PT Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial. Maka dibutuhkan kejelasan skema keputusan ini dari pemerintah, termasuk perhitungan beban kompensasi dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur,” ujar Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4).
Rivqy menekankan pentingnya kejelasan skema kompensasi dari pemerintah agar beban yang ditanggung Pertamina tidak mengganggu operasional perusahaan dalam jangka panjang.
Ia menilai ketidakjelasan perhitungan kompensasi berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap sektor energi nasional, terutama jika tidak ditangani secara transparan dan terukur.
Baca juga:
DPR Apresiasi Pemerintah Belum Berencana Sesuaikan Harga BBM Non Subsidi
Lebih lanjut, Rivqy menyoroti peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mendesak agar alokasi subsidi dan kompensasi energi dipastikan tersedia secara memadai untuk menghindari gangguan arus kas pada perusahaan pelaksana.
“Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara. Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan,” tegasnya.
Baca juga:
Menkeu Jamin Uang Negara Masih Kuat Tahan Harga BBM Naik Sampai Akhir Tahun
Rivqy juga meminta pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga BBM. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi global dan domestik.
“Pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal kita mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (Pon)
