Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, melayangkan kritik keras terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Ketidakhadiran pimpinan perusahaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi pengawasan legislatif, terlebih di tengah sorotan publik terkait kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar.
“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” tegas legislator yang akrab disapa Gus Rivqy ini.
Kritik tersebut muncul setelah keputusan kontroversial Agrinas untuk mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India mencuat ke publik.
Kendaraan tersebut direncanakan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Baca juga:
Kritik Rencana Impor 105 Ribu Pikap PT Agrinas, Said Abdullah: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Kebijakan impor dalam jumlah besar ini memicu polemik di masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Agrinas tidak memberdayakan industri otomotif dalam negeri, serta mempertanyakan dasar pemilihan vendor dari India untuk proyek berskala besar tersebut.
Rivqy yang juga menjabat Ketua Umum DKP Panji Bangsa menilai penjelasan resmi dari jajaran direksi Agrinas sangat penting untuk meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Menurutnya, tanpa kehadiran Direktur Utama, pembahasan terkait urgensi dan transparansi pengadaan kendaraan tersebut menjadi tidak optimal.
“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” tambahnya.
Baca juga:
DPR Ingatkan Dampak Ekonomi Hilang Jika Pemerintah Nekat Impor Pikap Operasional Kopdes
Komisi VI DPR RI pun berencana menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pihak Agrinas. DPR meminta perusahaan tersebut bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas.
Sebagai informasi, terdapat tiga agenda utama dalam RDP Komisi VI DPR RI pada hari ini.
Pertama, evaluasi perkembangan, tantangan, dan tindak lanjut pembangunan gerai KDKMP. Kedua, pembahasan strategi operasional serta pembiayaan program KDKMP. Ketiga, strategi pengawasan, tata kelola, serta mekanisme monitoring pelaksanaan program tersebut. (Pon)
