MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti keputusan pemerintah yang mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket di tengah krisis avtur.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus dikawal ketat agar tidak justru membebani masyarakat secara tidak proporsional.
“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami,” kata Rivqy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/4).
Baca juga:
Avtur Melonjak, Pemerintah Tahan Kenaikan Harga Tiket Pesawat di Bawah 13 Persen
Menurutnya, krisis avtur memang menjadi tantangan serius bagi industri penerbangan. Namun, solusi yang diambil tidak boleh serta-merta mengorbankan daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Jangan dibiarkan menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” lanjutnya.
Rivqy juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi praktik yang tidak sehat, termasuk kemungkinan maskapai memanfaatkan momentum krisis untuk menaikkan harga secara berlebihan.
Ia pun menekankan, bahwa pemerintah harus konsisten dan adil dalam mengatur harga tiket, tidak hanya saat kondisi naik tetapi juga ketika situasi membaik.
Baca juga:
Harga Avtur Naik, Pemerintah Nolkan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat
“Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah juga harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” ujarnya.
Politikus PKB ini meminta pemerintah, regulator, dan maskapai untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang.
Agar tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas.
“Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” tutup dia. (knu)